Temui Moeldoko, DPRD se-Papua Minta Diadakan Dialog dengan ULMWP
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Sebanyak 50 pimpinan perwakilan DPRD se-Papua dan Papua Barat mendatangi Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta. Kedatangan mereka didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
ADVERTISEMENT
Para pimpinan DPRD ini diterima langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo yang intinya meminta pemerintah untuk mengadakan dialog terkait situasi yang akhir-akhir ini terjadi di Papua.
“(Menyerahkan) surat kepada Presiden RI. Kami dari Forum Pimpinan DPRD di bawah naungan asistensi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia, se-tanah Papua dan Papua Barat menyampaikan beberapa hal terkait dengan situasi terkini untuk ditindaklanjuti,” ujar Ketua DPRD Mayrat, Ferdinando Solossa, di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).
Ferdinand juga meminta pemerintah melakukan dialog dengan organisasi-organisasi yang dinilai selalu berkonflik dengan pemerintah pusat, seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dengan melibatkan pihak ketiga.
ADVERTISEMENT
“Kami meminta kepada pemerintah untuk membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh Papua, khususnya tokoh-tokoh Papua yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti ULMWP dan KNPB. Dialog yang dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral dan objektif,” ujarnya.
Meskipun ada beberapa permintaan lain yang ingin dibacakan yang menjadi aspirasi masyarakat Papua, permintaan tersebut diserahkan secara formal. Ferdinando menyerahkan permintaan tertulis tersebut kepada Moeldoko untuk disampaikan kepada Jokowi.
Menanggapi apa yang menjadi permintaan mereka, Moeldoko menegaskan bahwa stabilitas Papua dan Papua Barat juga merupakan kepentingan pemerintah. Moeldoko menyebut pemerintah sangat prihatin dengan aksi yang berakhir ricuh yang terjadi selama beberapa minggu belakangan, termasuk aksi ricuh di Wamena, Senin (23/9) kemarin.
ADVERTISEMENT
“Saya ingin katakan stabilitas Papua adalah stabilitas Indonesia, dan stabilitas Indonesia adalah stabilitas Papua. Tidak ada sebuah negara mana pun di dunia yang tidak stabil bisa membangun negaranya, juga demikian di daerah,” ujar Moeldoko.
“Kita sangat prihatin dengan kejadian-kejadian yang merenggut jiwa manusia. Kami sangat prihatin. Untuk itu maka sudah menjadi kewajiban kita semuanya untuk ikut menjaga situasi itu menjadi harus stabil,” pungkasnya.
Rencananya, setelah pertemuan dengan Moeldoko, ke-50 pimpinan DPRD se-Papua dan Papua Barat akan menemui Menkopolhukam Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam.