Terorisme dan China Bisa Gagalkan Kemenangan RI di Voting DK PBB
PerbesarADVERTISEMENT
Nasib Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB ), akan ditentukan besok. Untuk menduduki posisi tersebut, Indonesia bersaing dengan negara di selatan benua Asia, Maladewa.
ADVERTISEMENT
Bukan perkara mudah mengalahkan Maladewa, namun juga tak sulit merebut kemenangan. Dalam pemungutan suara yang akan dilakukan di markas PBB di New York, Kamis (7/6), waktu setempat, Indonesia mempunyai modal besar merebut tempat di DK PBB.
Pengamat politik internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, menyebut beberapa negara sudah menyatakan dukungannya kepada Indonesia, terutama dari negara-negara di Asia Tenggara dan Islam.
Perbesar"Saya enggak bisa nyebut angka, tapi ASEAN sudah bulat, OKI (Organisasi Kerjasama Islam) bulat juga, Gerakan Non-Blok 80 persen dukung Indonesia," sebut Rezasyah saat dihubungi kumparan, Kamis (7/6).
Rezasyah mengatakan, walau Indonesia nampak sudah mengumpulkan banyak suara, bukan berarti 100 persen RI akan menang. Ada dua faktor utama yang bisa mengagalkan kemenangan.
ADVERTISEMENT
"Maladewa (dalam kampanye DK PBB) berhasil angkat isu menyangkut teroris, yang sekarang kita kerja keras. Jadi isu ini khawatir menjadi titik lemah Indonesia," papar dia.
Isu terorisme, kata Rezasyah, dipakai Maladewa menggalang suara negara di Pasifik Selatan. Negara di kawasan tersebut sejak lama dikenal bertetangan dengan Indonesia.
"(Beberapa) Negara MSG (Melanesian Spearhead Group) ada yang dekat dengan kita seperti Fiji, Papua Nugini dekat sama kita, tapi Solomon Islands dan Vanuatu biang keroknya. Mereka mungkin saja menggoyang negara kecil di Pasifik Selatan seperti Samoa, Tonga Cook Island (untuk memilih Maladewa)," kata dia.
Di samping terorisme, faktor lainnya yang mesti diperhatikan serius Indonesia adalah belum ada pernyataan dari China yang akan mendukung pencalonan RI. Rezasyah menilai, suara China sangat penting untuk diamankan dikarenakan negara itu punya pengaruh besar di dunia dan pemegang hak veto.
ADVERTISEMENT
"Jika kita dianggap oleh China mengganggu kepentingan dia, dia bisa gerakan negara di dunia yang punya hubungan strategis sama China, negara yang tergantung ekonomi sama China bisa digerakan. Karena dengan China gak pernah katakan ya atau tidak tentang pencalonan Indonesia," ucap dia.
Perbesar"Belum pasti (China dukung kita), mereka tidak akan beri kita kartu turf di jauh-jauh hari, tapi detik ini Dubes kita di PBB dan seluruh dunia sibuk lakukan penggalangan (suara), dari positif ke memberikan keterangan resmi (dukung RI), banyak yang iya-iya (dukung RI) tapi gak beri keterangan tertulis dan yang masih pikir-pikir kita harap coblos Indonesia," harap Rezasyah.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengatakan sama seperti yang disebutkan Rezasyah, RI harus bekerja keras agar setiap negara yang sudah menyatakan beri dukungan, benar-benar memberikan suaranya kepada RI.
ADVERTISEMENT
"Kalau menurut saya hitung-hitungan insyaallah besar (peluang Indonesia besar), dan Pemerintah sudah canangkan menjadi anggota tidak tetap DK PBB sejak 2009," ucap Hikmahanto.
Perbesar"Artinya kita sudah lobi banyak negara, dengan harapan negara yang sudah kita lobi itu saat pemungutan suara akan menjalankan janjinya memilih Indonesia," tutur dia.
Pada Januari lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir menegaskan Indonesia sangat percaya diri akan terpilih jadi anggota tidak tetap DK PBB. Sebab, sudah ada ratusan negara yang menyatakan dukungan.
Namun, ketika itu, Arrmanatha menolak memberikan jumlah pasti berapa negara yang menyatakan dukungannya kepada Indonesia. Dia hanya mengatakan, bila terpilih RI akan menjalankan tugas sebagai anggota tidak tetap DK PBB selama dua tahun yaitu periode 2019 sampai 2020.
ADVERTISEMENT
Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. Anggota tidak tetap dipilih berdasarkan lokasi blok regional. Untuk terpilih, kandidat harus mendapatkan suara 2/3 dari 193 anggota PBB.