Tim Jokowi Harap Kontribusi Suara dari Kelurahan Signifikan di Pilpres

Lukman Edy (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)

Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Lukman Edy, menjelaskan dana kelurahan tetap memiliki implikasi politik di Pilpres 2019 mendatang. Lukman menilai hal tersebut sebagai keunggulan yang dimiliki incumbent.

"Enggak boleh kita lantas menahan-nahan program-program yang kerakyatan, yang populis, yang didapati oleh incumbent," kata Lukman kepada kumparan saat dihubungi, Senin (22/10)

Lukman menjelaskan, sebagai tim sukses, ia berharap suara masyarakat kelurahan pada Pilpres nanti akan signifikan mendongkran perolehan suara Jokowi-Ma'ruf. Bahkan ia berharap dukungan dari kelurahan akan sebesar dukungan dari desa.

"Implikasinya nanti mungkin suara masyarakat di kelurahan bisa signifikan seperti sekarang. Seperti sekarang masyarakat desa itu kan signifikan memberikan dukungan kepada Pak Jokowi," ucap politikus PKB itu.

"Dengan adanya dana kelurahan seperti ini, diharapkan masyarakat kelurahan merasakan manfaat dari pembangunan," tambahnya.

Lukman menduga, secara filosofis ada yang suatu hal yang mengganjal di tim Prabowo-Sandi berkenaan dengan dana desa dan dana kelurahan. Menurut Lukman, hal tersebut menyangkut konsep ekonominya yang memang yang tidak berpihak pada masyarakat di pedesaan.

"Kalau latar belakang dana kelurahan ini memang sudah dibahas panjang oleh pemerintah, sudah dua tahun terakhir ini akibat dari maraknya dana desa kemudian kelurahan-kelurahan pada protes," ungkapnya.

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua APEKSI Airin Rachmi Diany dan sejumlah wali kota disela silaturahmi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7). (Foto: ANTARA FOTO/ Puspa Perwitasari)

Kendati demikian, Lukman berpandangan peruntukan dana kelurahan mesti disempurnakan. Apakah sama dengan siatem dana desa yang fokus di pengentasan kesenjangan dengan membangun infrastruktur atau tidak.

"Mungkin membangun kemasyarakatannya diutamakan di daerah kelurahan," pungkasnya.

Sebelumnya, kritik datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, ia mempertanyakan usulan tersebut. Ia menilai usul Dana Kelurahan hanyalah pencitraan Jokowi menjelang Pilpres 2019.

"Pertanyaannya adalah, kenapa sekarang? Kenapa enggak dari dulu? Kalau kita setuju dari dulu, harusnya desa itu dengan kelurahan itu di-treatmentnya sama. Kenapa baru sekarang? Kita kalau dari dulu lebih setuju lagi. Harusnya dana kelurahan itu sudah dilakukan dari sejak UU (desa) itu,” kata Fadli di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10).