Tim Jokowi-Ma'ruf: Debat Pilpres Bukan Cerdas Cermat

6 Januari 2019 11:56 WIB
Direktur Program TKN Aria Bima. (Foto: Mirsan Simamora/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Direktur Program TKN Aria Bima. (Foto: Mirsan Simamora/kumparan)
ADVERTISEMENT
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf tidak mempermasalahkan langkah KPU RI yang mengirim pertanyaan ke paslon sepekan sebelum debat pilpres. TKN menilai esensi yang sebenarnya dari debat tersebut adalah perdebatan antara dua paslon.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, pertanyaan debat pilpres yang dikirim ke paslon merupakan pendalaman visi dan misi dari panelis.
"Kami mau dikirim atau enggak, enggak soal. Itu kan pertanyaan panelis. Kita fokusnya pada acara debatnya, ini kan bukan cerdas cermat," ujar Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima, di Jakarta, Minggu (6/1).
Menurut dia, esensi debat pilpres adalah saat paslon nomor urut 01 dan 02 saling melempar pertanyaan dan kemudian saling berdebat. Dalam sesi ini, pertanyaan tentunya tidak dikirimkan. Sementara itu, pertanyaan yang dikirimkan oleh KPU adalah pertanyaan pendalaman dari panelis dan moderator.
"Yang penting itu pertanyaan dari paslon lawan saat debat. Kalau pendalaman dengan panelis, moderator itu kan terkait visi-misi. Harus dibedakan, yang paling penting adalah saat saling berdebat, itu yang substansial," jelas politikus PDIP itu.
ADVERTISEMENT
Bima menjelaskan, ide untuk mengirimkan pertanyaan pendalaman muncul dari KPU saat rapat dengan masing-masing timses. Saat itu, lanjut dia, tim kampanye kubu Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandi sama sekali tidak keberatan.
"Saat itu tim Prabowo yang ikut rapat Priyo (Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso), mereka oke. Jadi semuanya sudah setuju," tutur dia.
KPU bersama enam panelis debat pertama capres-cawapres saat ini tengah menyusun daftar pernyataan yang akan diajukan kepada pasangan calon. Pertanyaan akan dikirim pada 10 Januari atau sepekan sebelum debat berlangsung. Keputusan KPU yang mengirimkan pertanyaan terlebih dahulu kepada paslon menjadi perbincangan publik di media sosial. Sebab, KPU dianggap memberikan bocoran sebelum debat.