news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Tim Jokowi: Prabowo Bicara Kemiskinan, tapi Kuasai Ratusan Ribu Lahan

18 Februari 2019 21:15 WIB
comment
7
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sekjen PKB Abdul Kadir Karding dan Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sekjen PKB Abdul Kadir Karding dan Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
ADVERTISEMENT
Serangan capres Joko Widodo yang mengungkap Prabowo Subianto menguasai ratusan ribu lahan di Kalimantan dan Aceh, benar-benar menjadi bahan kampanye tim Jokowi-Ma'ruf mengkritik Prabowo.
ADVERTISEMENT
Tim Jokowi-Ma'ruf Amin mempertanyakan komitmen capres 02 itu terkait pasal 33 UUD 1945 yang menyebut kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
"Bagaimana Anda sering bicara soal rakyat soal orang miskin, soal orang susah, soal pasal 33 tetapi Anda sendiri menguasai ratusan ribu hektar tanah sendiri," kata Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/2).
"Tidak bisa kita bicara keadilan di sana, enggak ada konsep definisi retribusi aset atau refrorma agraria, enggak ada di situ," imbuhnya.
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pendapatnya saat debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Foto: ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY
Selain itu, Karding mengatakan seharusnya Prabowo menjelaskan kepada masyarakat sejak kapan dirinya menguasai ratusan hektare tanah tersebut. Ia juga berharap penggunaan tanah selama ini dapat diketahui masyarakat.
ADVERTISEMENT
"Dan harus kita tanyakan menurut saya harus kita tanyakan aset 230 hektare dan 120 hekatare itu memperolehnya, caranya, bagaimana, pada saat kapan. Kemudian apakah sudah bayar pajak, lalu aset itu selama ini digunakan untuk apa saja," ujarnya.
Atas dasar itu, Karding meminta agar masyarakat kritis dalam memilih seorang pemimpin. Ia tak ingin masyarakat tak memiliki lahan, sedangkan lahan masih dikuasai oleh seorang pemimpin.
Sementara, kata Karding, Jokowi memberikan solusi terkait kepemilikan tanah dengan membagikan sertifikat tanah sesuai dengan ukurannya.
"Pak Jokowi memberi solusi bagi-bagi lahan sesuai dengan ukuran-ukuran yang sudah disiapkan untuk agar masyakarat produktif menghasilkan secara ekonomi dari situasi sosial yang terjadi," tutup dia.
Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan saat penyerahan sertifikat tanah di halaman Skadron 21/Sena Puspenerbad Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan. Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Timses Prabowo-Sandi, Fadli Zon menjelaskan tanah yang dikelola Prabowo merupakan tanah bekas perusahaan yang bangkrut pada masa krisis 1998. Kemudian dilelang oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Menurut Fadli, itu adalah cara Prabowo menyelamatkan lahan negara daripada jatuh ke asing.
ADVERTISEMENT
"Dan banyak yang jatuh ke tangan asing. Jadi kita bersyukur bahwa itu jatuh ke tangan Pak Prabowo melalui suatu proses lelang. Jadi Pak Prabowo justru menyelamatkan aset bangsa," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/2).
Sebelumnya, dalam debat kedua pilpres Minggu (18/2) Jokowi menyebut Prabowo memiliki lahan seluas 220.000 hektare di Kalimantan Timur dan di Aceh Tengah seluas 120.000 hektare.
Pada closing statmentnya Prabowo mengakui kepemilikan lahan tersebut dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Dia mengaku siap mengmbalikan tanah kapan saja apabila negara membutuhkan.