Tim Prabowo: Orasi Ketum PA 212 Lebih Baik dari Pose 1 Jari Luhut-Sri

Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean Foto: Dwi Herlambang Ade Putra/kumparan

Juru Bicara Badan Nasional Pemenangan (BPN) Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean, merasa keberatan atas penetapan tersangka Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif. Slamet dianggap melanggar aturan pemilu dalam orasinya di Tabligh Akbar PA 212 di Solo Raya, Minggu (13/1).

Ferdinand kemudian menyinggung soal pose satu jari dua menteri Jokowi, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam forum IMF-World Bank di Bali pada Oktober 2018. Ia menyebut apa yang dilakukan Slamet tak lebih berat dari pose satu hari Luhut-Sri Mulyani.

"Apa yang dilakukan Slamet Maarif saya pikir tidak perlu menjadi sebuah masalah, karena yang dia lakukan tidak lebih berat dari yang dilakukan oleh Sri Mulyani dan Luhut di acara IMF. Juga tidak lebih berat dari yang dilakukan kepala-kepala daerah yang secara terbuka terang-terangan mendukung Jokowi," kata Ferdinand, Selasa (12/2).

Pose satu jari Menteri Sri Mulyani dan Menteri Luhut Pandjaitan saat penutupan acara IMF di Nusa Dua Bali. Foto: Instagram/@christinelagarde

Ferdinand mengatakan, saat ini demokrasi Indonesia dikebiri oleh kepentingan pemerintah untuk kembali berkuasa dalam periode lima tahun ke depan. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk menghentikan ketidakadilan hukum dengan memilih pemimpin baru.

"Betul-betul demokrasi kita sedang dikebiri oleh kekuasaan untuk melanggengkan kekuasannya. Kami akan mengajak masyarakat mengakhiri semua ketidakadilan dengan cara memilih Prabowo-Sandi pada April 2019 untuk mengakhiri rezim tidak adil ini," ujar dia.

Sementara itu, Juru Kampanye Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria, juga menyinggung tak pernah meributkan dukungan yang diberikan kepada Jokowi-Ma'ruf. Sebagai negara demokrasi, Riza berpendapat seharusnya Indonesia tak mudah menjerat seseorang dengan hukum saat mengeluarkan aspirasinya.

"Gue lihat banyak kok yang memberikan dukungan pada Pak Jokowi, tapi kita tak pernah ribut. Silakan sajalah namanya ini era demokrasi, tidak perlu sampai menangkap men-tersangka-kan apalagi memenjarakan. Ini kan kita memasuki era reformasi yang sudah 20 tahun, marilah kita berdemokrasi secara bijak," ungkap Riza.

Slamet Maarif Foto: Johanes Hutabarat/kumparan

Riza meyakini penetapan tersangka kepada Slamet Maarif akan menggerus suara Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019. Ia berharap setiap calon dapat memenangkan pilpres dengan cara yang benar.

"Jelas itu akan merugikan ini enggak connect antara keinginan di atas sama dibawah. Padahal suara Pak Jokowi semakin tergerus. Kami juga tak ingin menang dengan cara-cara seperti ini, kami ingin menang dengan cara-cara yang baik," tutupnya.

Sebelumnya, Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) telah memutuskan aksi Luhut dan Sri Mulyani tak melanggar UU soal kampanye. Sementara itu, Slamet akan menjalani pemeriksaan atas kasus digaan pidana pemilu di Polda Jateng pada Rabu (13/2) esok.