Tim Prabowo-Sandi Laporkan 17,5 Juta Pemilih Tak Wajar di DPT ke KPU

Hashim Djojohadikusumo (kanan) dan tim BPN Prabowo-Sandi usai bertemu dengan Ketua KPU. Foto: Fadjar Hadi/kumparan

Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres Prabowo-Sandi telah menemui komisinoner KPU untuk melaporkan temuan dugaan DPT bermasalah di Pemilu 2019. Dalam pertemuan itu, BPN melaporkan ada 17,5 juta DPT yang dianggap tidak normal.

"Kami sudah sampaikan sejak bulan Desember lalu tanggal 15, kami sampaikan secara lisan dan disusul dengan laporan resmi tertulis kepada KPU RI," kata Direktur Media dan Komunikasi BPN Hashim Djodjohadikusumo di Kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3).

"Kami lakukan selama beberapa bulan disusul beberapa pertemuan sudah kami hitung 4 kali pertemuan dengan KPU RI disampaikan bahwa menurut kami BPN tim IT kami masih ada masalah sejumlah nama kurang lebih 17,5 juta nama ya itu minimal. Itu namanya dianggap ganda bisa juga dinilai invalid dan lain-lain," lanjut Hashim.

Hashim Djojohadikusumo (kanan) dan tim BPN Prabowo-Sandi usai bertemu dengan Ketua KPU. Foto: Fadjar Hadi/kumparan

Data ganda yang dimaksud oleh Hashim adalah adanya masyarakat yang lahir di tiga tanggal tertentu akan tetapi jumlah kelahirannya dianggap sangat janggal, misal 1 Juli, 31 Desember dan 1 Januari.

"Ada 9,8 juta di bulan Juli, 2,8 juta di bulan Desember dan 3,3 juta di bulan Januari. totalnya 17 juta sekian. Pada hari-hari lain rata-rata yang lahir 520 ribu orang ya. Terus tiba-tiba lahir 1 Juli ada 9,8 juta orang, kemudian 2 juli 520 ribu orang dan ini kan kita anggap enggak wajar," jelas Hashim.

Selain itu ada juga data janggal lainnya seperti pemilih yang berumur di atas 90 tahun mencapai 300 ribu orang hingga pemilih di bawah 17 tahun sebanyak 20.475 orang. Kemudian ada juga kesalahan dalan Kartu Keluarga di Kabupaten Banyuwangi ada sekitar 400 nama dalam satu kartu keluarga.

Menurut Hashim, KPU sudah menerima dengan postifif terhadap laporan ini. Rencananya dalam waktu dekat KPU bersama dengan BPN akan melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.

"Kami akan diberikan waktu untuk mengadakan bukan coklit tapi pengecekan lapangan bersama secara random kita akan cek beberapa hal. Nanti kami akan laporkan lagi kepada kawan-kawan media. Saya kira demikan," ujar Hashim.

Dalam pertemuan ini selain Hashim beberapa perwakilan dari BPN turut hadir. Mulai dari Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan, Ketua DPP Gerinda Ahmad Riza Patria, Tim Advokasi BPN Habiburokhman dan beberapa partai koalisi pengusung Prabowo-Sandi.