news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Tim Prabowo: Serangan Jokowi soal Caleg Eks Koruptor Gerindra Blunder

18 Januari 2019 14:11 WIB
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (tengah) menghadiri acara Reuni 212 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (2/12/2018). (Foto: Dok. PKS)
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (tengah) menghadiri acara Reuni 212 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (2/12/2018). (Foto: Dok. PKS)
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid, melihat dari sisi berbeda soal serangan Jokowi kepada calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. Jokowi menyerang Prabowo melontarkan serangan soal pemberantasan korupsi kepada Prabowo dalam debat perdana pilpres, Kamis (17/1).
ADVERTISEMENT
Menurut Hidayat, komitmen pemberantasan korupsi yang disinggung Jokowi dengan mengaitkan caleg eks napi koruptor dari Gerindra justru tak tepat dialamatkan pada Prabowo. Menurut dia, serangan tersebut adalah blunder.
"Tapi kadang-kadang Pak Jokowi yang malah menuntut, kan termasuk tentang caleg dari Gerindra," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/1).
"Yang kata beliau paling banyak mantan napi koruptornya dan itu ditandatangani oleh ketua umum Pak Prabowo. Ini kan sebuah blunder ya," lanjut dia.
Pasangan capres-cawapres Joko Widodo (ketiga kiri) dan Ma'ruf Amin bersalaman dengan pasangan lawan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno usai debat. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)
zoom-in-whitePerbesar
Pasangan capres-cawapres Joko Widodo (ketiga kiri) dan Ma'ruf Amin bersalaman dengan pasangan lawan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno usai debat. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)
Sebab, data yang dikutip Jokowi dari ICW, soal tanda tangan ketum itu adalah untuk caleg di tingkat pusat. Kemudian yang terbanyak caleg eks napi koruptor menurut Hidayat bukan dari Gerindra.
"Yang jelas bukan Gerindra. Kedua, kalaupun itu di tingkat DPRD, memang, tapi yang menandatangani pemberkasan caleg di tingkat DPRD itu bukan ketua umum, tapi ketua partai di tingkat daerah," ucap Hidayat.
ADVERTISEMENT
"Jadi yang agak individual ini menurut saya agak melenceng, tidak kena sasarannya," jelas Wakil Ketua MPR itu.
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandi. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandi. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
Padahal, terang Hidayat, justru Jokowi yang menegaskan napi koruptor juga punya hak mencalonkan diri. Itu dikatakan Jokowi beberapa waktu lalu dalam kapasitasnya sebagai presiden.
"Itu pernyataan Pak Jokowi sendiri. Nah kalau sikap dasar beliau demikian, kenapa beliau mengkritik orang lain?," ketus Hidayat.