Timses Jokowi Kritik Buni Yani Berlindung ke Prabowo Agar Bebas Hukum

24 September 2018 20:33 WIB
comment
9
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Buni Yani. (Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Buni Yani. (Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan)
ADVERTISEMENT
Anggota timses Prabowo-Sandi, Buni Yani, mengatakan Prabowo Subianto harus menang Pilpres 2019. Sebab, jika Prabowo menang, maka ia terbebas dari hukuman penjara 1,5 tahun atas kasus pelanggaran UU ITE.
ADVERTISEMENT
Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Raja Juli Antoni, mengkritik pernyataan Buni Yani itu. Ia menilai Buni Yani memiliki maksud tersendiri dan seakan berlindung di balik paslon nomor urut 2, Prabowo-Sandi.
"Itu persepsi buruk terhadap hukum. Presiden sebagai eksekutif tidak bisa melakukan intervensi terhadap area yudikatif. Bayangkan ketika sekarang Pak Prabowo belum menjadi presiden saja, sekarang orang sudah mempersepsikan bahwa Pak Prabowo bisa diintervensi," ujar Antoni kepada wartawan di Posko Cemara, Jakarta, Senin (24/9).
Menurut Sekjen PSI itu komitmen yang paling penting dalam rezim pemerintahan adalah penegakan hukum. Dengan begitu, ketika Buni Yani tidak merasa bersalah, seharusnya dia berani menghadapi kasus hukumnya dan bukan meminta perlindungan Prabowo.
ADVERTISEMENT
"Kalau merasa tidak salah tidak akan dihukum. Kalau memang benar ya harus berani. Masak mendukung seseorang karena ada garansi bahwa dia akan membebaskan, itu kan enggak bener. Justru sekarang Buni Yani lagi banding ya perkuat saja argumen hukumnya," tuturnya.
"Toh selama ini juga tidak ada yang bisa mengintervensi," imbuh Antoni.
Sebelumnya, Buni Yani optimistis Prabowo-Sandiaga akan menang di Pilpres 2019. Sebab, melalui pemerintahan Prabowo-Sandi nanti ia akan terbebas dari hukuman penjara 1,5 tahun karena kasus pelanggaran UU ITE, karena mengubah video pidato Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Pak Prabowo harus menang, kalau enggak nanti saya masuk penjara 1,5 tahun. Justru itu yang saya lawan. Jadi ini harus dilawan ini rezim (pemerintahan saat ini), kalau dia zalim kepada masyarakatnya sendiri," jelas usai bertemu Fadli Zon di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/9).
ADVERTISEMENT