Timses: Kalau Ada Pejabat Ditangkap, Jangan Semua Salahkan Jokowi

Abdul Kadir Karding-PKB. (Foto: Darin Atiandina/kumparan)

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, meminta agar kepala-kepala daerah pendukung Jokowi yang bermasalah hukum diproses sesuai aturan yang berlaku.

Pernyataan Karding merujuk kepada beberapa kepala daerah sekaligus Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Beberapa nama di antaranya yakni Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin hingga Bupati Malang Rendra Kresna.

"Soal TKD, ada bupati yang tertangkap saya kira itu proses alam. Hukum saja. Jadi kita kan enggak bisa ngontrol semua. Yang jelas, kita sudah punya program bagaimana melakukan pencegahan korupsi dan pemberantasan korupsi," ujar Karding di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (17/10).

Selain itu, Karding meminta sejumlah kasus penangkapan kepala daerah yang juga bagian dari timses itu tidak dikaitkan dengan Jokowi. Karena Jokowi sama sekali tidak mengetahui ihwal kasus yang dialami para kepala daerah yang jadi timsesnya.

"Ya kalau ada bupati yang ditangkap, atau pejabat ditangkap, jangan semuanya disalahkan Pak Jokowi. Sangat tidak fair, nyamuk mati pun Pak Jokowi yang disalahkan. Enggak bisa itu," tuturnya.

Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin menggunakan rompi tahanan KPK saat berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/10/2018). (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto)

Karding mengingatkan kepada seluruh kepala daerah yang menjadi bagian TKD untuk menjauhi area rawan korupsi atau bertindak korupsi. Peringatan itu lantaran bisa merugikan pemenangan Jokowi-Ma'ruf.

Pihaknya juga berkomitmen tidak akan memberikan bantuan kepada kepala daerah yang bermasalah dengan hukum.

"Pak Jokowi tegas bahwa seluruh proses hukum, walaupun itu mendukung kita sebelumnya, tidak akan kita ikut campur. Kita tak akan ikut membantu atau mendorong-dorong supaya hukumannya rendah. Bukan urusan kita," jelas Karding.

"Pokoknya siapapun itu yang bermasalah secara hukum, itu urusan pribadi. Dan memang tak ada urusannya sama pemenangan," pungkas politikus PKB itu.