Sekjen PDIP Sentil Prabowo dan Amien Rais soal Penguasaan Lahan Luas

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan

Penguasaan lahan oleh capres nomor urut 02 Prabowo Subianto terus bergulir. Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin Hasto Kristiyanto menilai fakta itu sekaligus mematahkan jargon Prabowo yang selalu menyebut lahan di Indonesia banyak dikuasai elite.

"Jawaban Jokowi tersebut telah memutarbalikkan logika tanah dikuasai elite yang selama ini menjadi jargon kampanye Prabowo hingga Amien Rais," kata Hasto dalam keterangannya, Rabu (20/2).

Hasto menjelaskan, politik pertanahan untuk rakyat hanya bisa dilakukan oleh pemimpin baik, yang menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.

Dia melanjutkan, pemimpin yang memahami hakikat tanah untuk rakyat dipastikan tidak akan mengambil kebijakan bagi-bagi lahan dan pemberian izin besar-besaran atas pengusaan lahan kepada elite.

Hasto menegaskan, sertifikasi lahan akan menjadi kebijakan yang semakin masif yang melindungi tanah rakyat melalui sertifikasi. Hal ini menjadi bukti hadirnya negara di tengah rakyat dan itu hanya terjadi di era pemerintahan Jokowi.

"Sertifikasi lahan rakyat adalah bukti negara hadir di era pemerintahan Jokowi," tuturnya.

Capres nomor urut 01 Joko Widodo menyampaikan pendapatnya saat debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Hasto meragukan jargon Prabowo yang menyebut banyak lahan di Indonesia yang dikuasai elite. Sebab ternyata Prabowo justru menjadi bagian dari segelintir elite yang menguasai lahan begitu luas yang selama ini ia gaungkan.

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pendapatnya saat debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Hasto memastikan, kebijakan ini akan terus dilanjutkan saat masa kepemimpinan bersama dengan KH Ma'ruf Amin. Kehadiran Ma'ruf Amin bisa menjadi pengayom saat konflik tanah muncul.

"Sertifikasi lahan rakyat akan menjadi kebijakan yang semakin masif. Lindungi tanah rakyat melalui sertifikasi. Maka potensi pertumbuhan perekonomian ekonomi karena valuasi kekayaaannya yang paling berharga pun dilakukan oleh negara. Sertifikasi lahan rakyat adalah bukti negara hadir di era pemerintahan Jokowi," kata Hasto.

Kini, pernyataan Jokowi dalam debat kedua 17 Februari lalu, telah berujung pelaporan tim Prabowo ke Bawaslu. Jokowi dianggap melanggar taga tertib saat debat. Tim Jokowi pun menyangkal bahwa itu bersifat serangan pribadi ke Prabowo.