Timses Sudrajat: Kampanye #2019GantiPresiden di Debat Tak Melanggar

Sudrajat-Ahmad Syaikhu. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Sudrajat-Ahmad Syaikhu menilai, tidak ada aturan yang dilanggar saat pasangan tersebut mengkampanyekan tagar #2019GantiPresiden di debat Pilgub Jabar 2018, Senin (14/5) malam.

Ketua Tim Sukses Asyik, Haru Suandaru mengatakan, pernyataan ganti Presiden dari pasangan tersebut adalah representasi dari aspirasi masyarakat Jabar yang menginginkan presiden baru pada Pilpres 2019.

"Pesan #2019GantiPresiden merupakan aspirasi sebagian masyarakat Jawa Barat yang menghendaki pergantian kepemimpinan nasional, dan kami selaku calon pemimpin Jawa Barat wajib menyuarakannya," ujar Haru kepada kumparan (kumparan.com) melalui pesan singkat, Selasa (15/5).

Politisi PKS ini menyebut, tak ada aturan yang dilanggar oleh pasangan Asyik saat menyampaikan pesan tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan Sudrajat-Ahmad Syaikhu merupakan bentuk dari kebebasan berekspresi yang telah dilindungi undang-undang.

"Tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi dalam penyampaian aspirasi tersebut, baik berdasarkan UUD 1945, peraturan perundangan-undangan terkait, dan peraturan kampanye KPU," kata dia.

Kaos 2018 asyik Menang 2019 Ganti Presiden. (Foto: Iqbal/kumparan)

Ia justru menyayangkan respons pendukung pasangan nomor urut 2 Tb Hasanuddin-Anton Charliyan yang ia anggap berlebihan. Debat kemarin yang hanya menyisakan closing statement dari pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi sempat terhenti, gara-gara adanya kericuhan di bangku penonton.

"Kami sangat menyayangkan sempat terjadi keributan. Tidak perlu yang memaksa debat publik yang awalnya aman dan terkendali menjadi ricuh tidak terkendali, bahkan terdengar kata-kata kasar dari pendukung salah satu paslon," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto mengatakan, pihaknya akan segera melakukan tindakan dan mengkaji masalah tersebut. Pihaknya akan memanggil KPU Jabar yang pada saat itu bertangung jawab sebagai penyelenggara debat.

"Kita akan panggil KPU. Karena acara kemarin kan diselenggarakan oleh KPU," ujar Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto saat dihubungi kumparan.

Kendati demikian, pihaknya belum akan mengambil keputusan apapun. Pihaknya akan melakukan kajian terkait unsur kampanye tersebut.

"Kalau Pileg kan KPU sudah jelas mengatur tidak diperbolehkan kampanye dulu. Kalau Pilpres belum diatur KPU apa dan bagaimananya," pungkasnya.