news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Tindak Lanjuti Curhat Wali Kota, Jokowi Godok Program Dana Kelurahan

25 Juli 2018 14:45 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi menghadiri acara Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional Balai Pemerintahan Desa di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam acara itu, Jokowi bercerita soal keluhan para wali kota yang meminta dana kelurahan.
ADVERTISEMENT
Jokowi mengatakan, para wali kota itu protes karena saat ini pemerintah memiliki program dana desa melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
"Kemarin setelah kita bertemu wali kota wali kota, ada usulan, 'Pak, desa diberi dana desa, kelurahan kok enggak diberi dana kelurahan?" ucap Jokowi di depan 2.200 kepala desa dari Jawa dan Kalimantan, di Graha Pradipta Jogja Expo Center (JEC), Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (25/7).
Jokowi mengaku, saat ini pemerintah memang sedang menggodok soal program dana kelurahan itu. "Dana kelurahan ini masih dalam proses penggodokan. Dana kelurahan masih dalam hitungan apakah fiskal kita mampu," ucapnya.
Jokowi di acara Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional Balai Pemerintahan Desa, Bantul, DIY, Rabu (25/7/2018). (Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Jokowi di acara Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional Balai Pemerintahan Desa, Bantul, DIY, Rabu (25/7/2018). (Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan)
Tak hanya itu, Jokowi juga berkomentar soal sejumlah wali kota yang ingin gajinya dinaikkan. Jokowi menjelaskan usulan tersebut masih ditampung. Pemerintah juga masih menghitung rinciannya agar usulan tersebut dapat terealisasi.
ADVERTISEMENT
"Namanya masukan, keinginan kan banyak sekali. Kita tampung, tapi belum tentu juga (terealisasi)," jelas Jokowi.
Mantan Gubernur DKI itu menjelaskan, naiknya gaji wali kota juga harus dipertimbangkan secara matang. Sebab, jika gaji wali kota naik, maka gaji bupati dan gubernur juga bisa naik.
"Kalau (gaji) wali kota naik, bupati terus naik. Bupati dan wali kota naik, (gaji) gubernur juga naik. Kalau (gaji) gubernur naik nanti menteri juga naik. Semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung, disesuaikan dengan kemampuan fiskal kita," tutup Jokowi.