Tjahjo: Jadi Gubernur Rp 900 M, Caleg Minimal Rp 300 Juta

Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Mendagri Tjahjo Kumolo bercerita soal tingginya biaya politik untuk maju menjadi kepala daerah atau anggota DPR. Dalam sebuah diskusi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi se-dunia, keduanya menyebut kisaran biaya yang dibutuhkan jika ingin menang pemilu.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo awalanya bercerita soal mahalnya biaya politik untuk maju jadi wakil rakyat. Salah satunya maju dalam pileg.

"Seseorang untuk jadi anggota DPR paling minim itu ada sekjen partai Rp 300 juta jadi. Tapi ada Rp 43 miliar baru dapat 1 kursi DPR," ujar Tjahjo di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

Tak hanya itu, Tjahjo juga menyebut angka yang dibutuhkan untuk menjadi kepala daerah. Biaya yang dibutuhkan, kata dia, bahkan mencapai miliaran rupiah.

"Kepala daerah, gotong royong Rp 10 miliar, itu gotong toyong. Tapi ada jadi gubernur mungkin di atas Rp 900 miliar ,tapi gotong royong konteksnya. Jadi biaya politik mahal banget," tambahnya.

Konferensi pers acara Hakordia Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri), Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah), dan Bambang Soesatyo (kanan) di hotel Bidakara. (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)

Di kesempatan yang sama, Bambang kemudian bercerita bahwa di tengah maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, ada masalah yang mendera partai politik yakni, tingginya biaya politik demi raihan suara saat pemilu.

"Sekarang ini karena KPK kenceng OTT-nya. Sekarang makin jarang rapat-rapat pimpinan nasional, rakernas, rakerda karena sumbernya dari mana lagi? Bahkan ada parpol yang enggak perlu Musda (musyawarah daerah). Tunjuk saja ketua-ketuanya, enggak perlu rapat. Kan Musda itu perlu biaya," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini

"Untuk jadi ketum parpol, sediakan saja Rp 100-200 juta, paling jadi ketum parpol. Untuk kuasai Indonesia gampang, kuasai parpol, kuasai parlemen, kuasai pasar, maka dia akan kuasai ekonomi Indonesia," tambahnya.

Apabila hal tersebut didiamkan, Bamsoet khawatir partai politik nantinya hanya jadi lahan bisnis baru.

"Parpol akan jadi lahan bisnis baru, mengapa demikian setiap calon gubernur, wali kota, bupati perlu rekomendasi dan harus bayar. Yang bisa lakukan rekomendasi adalah partai politik, maka nanti ada pemodal akan membangun partai-partai politik baru," ujarnya.

Merespons hal tersebut, Komisioner KPK Saut Situmorang, mengatakan bahwa permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan membangun komitmen integritas.

"Jadi kalau saya bilang integritas itu sebuah given di setiap orang. Hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest," kata Saut.