Tjahjo Kumolo Minta Setiap Pemda Punya Anggaran Kebencanaan

Mendagri, Tjahjo Kumolo. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan arahan kebencanaan kepada sepuluh kepala daerah di Indonesia dalam Forum Kerja Sama Daerah (FKD)-Mitra Praja Utama (MPU). 10 daerah yang dimaksud yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Lampung, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tjahjo mengingatkan agar para kepala daerah segera menyiapkan anggaran kebencanaan, minimal untuk kebutuhan mendasar seperti bahan makanan. Anggaran tersebut, kata Tjahjo, harus disiapkan tanpa administrasi ataupun pertanggungjawaban yang berbelit.

"Begitu ada bencana, jangan terpaku pada administrasi maupun pertanggungjawaban, makanya dalam Musrenbang ini kami sampaikan harus dianggarkan sekecil apapun daerah untuk menganggarkan, kalau sewaktu-waktu terjadi bencana minimal untuk beras dulu," kata Tjahjo di Trans Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Selasa (26/3).

Dengan adanya persiapan di daerah, Tjahjo menyampaikan, pemerintah daerah (pemda) tidak perlu menunggu hingga bantuan datang dari pusat. Minimal, sambung dia, Pemda bisa menangani hal-hal yang bisa diselesaikan di awal terlebih dahulu.

"Jangan sedikit-sedikit Rp 1 miliar atau Rp 2 miliar menunggu dari pusat. Saya kira semua daerah sudah. Itu yang penting. Baru ketika bencananya besar, misalnya baru mengeluarkan darurat sehingga anggaran pusat bisa terpenuhi," terang Tjahjo.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberi arahan kepada kepala daerah terkait kebencanaan dalam Forum Kerja Sama Daerah (FKD) - Mitra Praja Utama (MPU) di Bandung. Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Salah satu gubernur yang hadir dalam rapat, yakni Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyepakati kegiatan FKD-MPU ini. Dengan begitu, kerja sama sekaligus langkah taktis di 10 provinsi di Indonesia khususnya dalam penanganan kebencanaan bisa digalakkan.

"Ini, tuh, akan sangat banyak inilah, makanya kami punya renungan antar gubernur minimal di Jawa, Lampung, sampai NTT berkomitmen untuk mencari pola kerja sama yang lebih taktis tentang kebencanaan," tutur pria yang akrab disapa Emil itu.

Adapun di Jawa Barat, Emil menyebut, sepanjang tahun 2013 hingga 2018, terdapat 6.607 laporan kebencanaan. Sementara di tahun 2018 tercatat 1.561 laporan.

Emil berharap akan ada cetak biru atau blueprint yang berisi kesiapan daerah menghadapi bencana serta kesepakatan kerja sama di antara 10 daerah terkait kebencanaan.

"Nanti akan diakhiri MoU, jadi nanti kalau ada kebencanaan, enggak banyak prosedur, langsung-langsung saja. Tidak birokrasi yang terlalu lambat dan berlebihan," kata Emil.

Selain Emil, kegiatan dengan tema "Kerja Sama Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kesiapsiagaan Daerah Guna Menghadapi Ancaman Bencana" dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, serta pimpinan atau perwakilan di daerah masing-masing.