news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Tjahjo Minta Calon Kepala Daerah yang Pakai Isu SARA Didiskualifikasi

19 Desember 2017 21:01 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sukarwo, Tjahjo Kumolo, dan Muhamad Zainul Majdi (Foto: Abdul Latif/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Sukarwo, Tjahjo Kumolo, dan Muhamad Zainul Majdi (Foto: Abdul Latif/kumparan)
ADVERTISEMENT
Penyelenggaraan pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019 diharapkan menjadi ajang adu gagasan dan ide antar kandidat, bukan malah memunculkan isu SARA dan praktik politik uang.
ADVERTISEMENT
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai pemerintah harus menindak tegas calon yang menggunakan isu SARA.
"Harus tegas terhadap politik uang dan harus tegas dengan kampanye ujaran kebencian, SARA, fitnah. Anggota DPR, DPRD, capres-cawapres itu kampanyenya ya kampanye program. Adu program, adu konsep untuk membangun demokrasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semua elemen termasuk pers. Kami juga sudah minta dengan Bawaslu untuk bertindak tegas," ujar Tjahjo di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (19/12).
Tjahjo tak ingin kejadian saat Pilgub DKI 2017 terulang di pilkada serentak 2018. Menurut dia, Pilgub DKI penuh fitnah dan isu SARA. Tjahjo menyarankan kepada Bawaslu agar mendiskualifikasi kandidat yang menggunakan kampanye SARA untuk memenangkan pilkada.
ADVERTISEMENT
"Kalau perlu didiskualifikasi. Kalau sampai kampanye fitnah SARA kayak model Jakarta kemarin ya harus tegas. Mari adu program, adu konsep, itulah saya kira tugas ke depan. Kita persiapkan, saya cukup optimistis kalau pilkada ini akan aman lancar," imbuh Tjahjo.
Ilustrasi pilkada (Foto: Embong Salampessy/Antara)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi pilkada (Foto: Embong Salampessy/Antara)
Selain itu, Tjahjo juga mengimbau kepada kepala daerah agar memahami titik rawan korupsi. Politikus PDIP ini akan menertibkan perilaku kepala daerah yang menggunakan anggaran tidak sesuai peruntukannya.
"Saya mengimbau kepala daerah pahamilah area rawan korupsi. Perencanaan anggaran jangan digelembungkan, jangan bagi-bagi ke anggota DPRD untuk kepentingan pemilu. Pak Jokowi juga sudah mengingatkan jangan sampai anggaran pokok dengan anggaran pendukung ini lebih besar. Kita akan coba tertibkan ini," tutup Tjahjo.