Tjahjo soal Partisipasi Pemilih Capai 80 Persen: Sesuai Prediksi

Mendagri, Tjahjo Kumolo. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu serta TNI-Polri. Menurut Tjahjo, semangat aparat menjamin keamanan dan kenyamanan di TPS membuat meningkatnya partisipasi masyarakat hingga 80 persen.

"Pemerintah mengapresiasi tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya atau hak memilihnya hadir di TPS cukup tinggi diatas 80 persen sebagaimana sejak awal Kemendagri prediksikan," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Jumat (19/4).

"Tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat tidak terlepas dari peran Polri dan TNI didukung satpol PP dan Linmas dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan lingkungan masyarakat yang aman khususnya di TPS," imbuhnya.

Menurut Tjahjo, semua pihak harus meyakini Polri bersama TNI bekerja netral dan menciptakan ketertiban dan bagi semua kelompok masyarakat. Terutama untuk mencegah tindakan yang terindikasi bertentangan dengan UUD.

"Khususnya terhadap tindakan-tindakan inkonstitusional yang mengganggu jalannya proses Pilpres dan Pileg serentak 2019," terangnya.

Untuk itu, lanjut Tjahjo, Kemendagri melalui Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan tetap membantu kerja-kerja KPPS dan PPK sampai ke tingkat KPUD di daerah secara konstitusional sesuai aturan dan mekanisme yang ada.

"Memberi apresiasi kepada KPU dan Bawaslu yang dengan cepat responsif mengatasi permasalahan kecil yang muncul di Tingkat TPS," tutupnya.

Diketahui KPU dalam Pemilu 2019 menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5%. Berdasarkan data yang diterima KPU dari lembaga survei, target tersebut tercapai.

Komisioner KPU Pramono Ubaid mengatakan, data dari lembaga survei menunjukkan tingkat partisipasi pemilih berkisar 78-82 persen.

"Kita sudah mengontak lembaga survei yang melakukan quick count. Sudah kita cek tingkat partisipasinya berkisar mungkin antara 78-82 persen," ujar Pramono di kantor KPU, Jakarta, Kamis (18/4).