TKN Nilai Fungsi e-KTP Belum Cukup untuk Jadi Sarana Saluran Bantuan

18 Maret 2019 15:12 WIB
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi e-KTP Foto: ANTARA FOTO/Didik Suhartono
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi e-KTP Foto: ANTARA FOTO/Didik Suhartono
ADVERTISEMENT
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menanggapi kritik cawapres nomor urut 2 Sandiaga Uno soal banyaknya program 'kartu sakti' yang seharusnya bisa terintegrasi dalam e-KTP. Mereka menganggap, keberadaan kartu tambahan diperlukan karena fungsi e-KTP, masih cukup untuk menyalurkan bantuan pemerintah agar tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
e-KTP dinilai belum bisa menjadi penanda seorang warga negara adalah penerima suatu bantuan khusus.
"Kartu itu hanya penanda untuk menunjukkan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan program-program bantuan sosial. e-KTP itu masih belum bisa memberikan penanda bahwa seseorang apakah dia itu adalah memiliki pendapatan seseorang," ujar Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Ace Hasan Syadzily di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/3).
Ace menjelaskan, saat ini sistem yang dipunyai e-KTP masih sangat statis sehingga tidak bisa mencakup perubahan data-data seperti pendapatan seseorang. Selain itu, kartu tersebut diperuntukkan sesuai dengan segmentasinya.
"KIP-kuliah tidak bisa dapat (kartu) Prakerja karena dia harus memilih. Jadi enggak bisa satu orang dapat KIP-kuliah dan juga Kartu Prakerja karena dia harus memilih kalau mau kuliah dikasih KIP-Kuliah, kalau mau kerja jadi jelas," jelas Ace.
Wasekjen Golkar, Ace Hasan Syadzily Foto: Fahrian Saleh/kumparan
Lebih lanjut, Ace menegaskan, kartu-kartu tersebut sebagai penanda warga negara memiliki perbedaan sosial dan ekonomi.
ADVERTISEMENT
"Jadi jelas saya kira apa yang disampaikan Sandi dengan e-KTP itu tidak cukup," katanya.
Dalam Debat Pilpres ke-3, Minggu (17/3) malam, Sandiaga menyoroti wacana penggunaan tiga jenis kartu yang disampaikan oleh rivalnya, Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin. Menurutnya hal tersebut malah membebani anggaran negara.
"Sudah kita sampaikan rakyat terbebani dengan banyak kartu. Dan pasti ada birokrasi, ada biaya, ada beban negara menghabiskan triliunan. Untuk KTP elektronik kan ada chip, ada digital ekonomi yang di belakang KTP kita,” kata Sandi di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, (17/3).