TKN Serahkan ke KPU soal BPN Protes Metro TV Tuan Rumah Debat

Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Aria Bima. Foto: Fadjar Hadi/kumparan

Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 Jokowi-Ma'ruf menanggapi protes Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi, soal keberatan terhadap Metro TV menjadi tuan rumah debat keempat Pilpres. TKN menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada KPU.

"Prosesnya masih direspons, tadi saya tanyakan itu juga ke pihak 02, kata 02 menyangkut netralitas. Kalau sikap 01 lebih pada ketentuan yang ada bahwa informasi keberatannya sudah direspons KPU dengan menanyakan ke KPI," kata Direktur Program TKN Aria Bima di Kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/3).

Selain itu, TKN meminta kepada KPI untuk segera menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh KPU soal protes BPN terhadap Metro TV. Sebab, TKN menilai KPI merupakan pihak yang paling berkompeten untuk memberikan jawaban soal ini.

"Karena belum ada jawaban secara tertulis, KPU juga enggak punya dasar untuk menentukan boleh atau tidak, di situ KPI jadi penentu memberikan keputusan kepada KPU sebagai pelaksana untuk menentukan TV penyelenggara," ucap Aria.

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (ketiga kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (keempat kiri) berfoto bersama seusai mengikuti debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Lebih lanjut, TKN tidak ingin berkomentar banyak soal protes BPN kepada Metro TV. TKN menegaskan akan mengikuti KPU dan aturan yang berlaku mengenai kasus ini.

"Dalam ketentuan (kita) menyangkut moderator debat yang bisa dibicarakan bersama tim kampanyenya, gitu kan. Nah itu menurut saya TV penyelenggara adalah ranah dari domain KPU untuk menentukan bukan dari kami," tutup Aria.

BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno keberatan dengan penunjukan Metro TV sebagai tuan rumah penyelenggara debat keempat Pilpres 2019 pada 30 Maret nanti. Padahal, tiap TV mendapat kesempatan. Debat keempat, selain Metro TV ada SCTV dan Indosiar yang juga giliran menyiarkan.

Koordinator juru bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan surat keberatan telah diberikan ke KPU sejak 4 Maret lalu. Namun, kata dia, hingga saat ini belum mendapatkan respons dari KPU.

"Kami sudah melayangkan surat keberatan secara resmi terkait dengan Metro TV sebagai salah satu media resmi penyelenggara Debat ke-4. Keberatan kami didasari surat KPI yang menyatakan ada potensi pelanggaran keadilan dan proporsionalitas pemberitaan terkait dengan capres 01 dan 02," tulis Dahnil pada twitternya, Kamis (21/3).