TMMD 2018, TNI AD Perbaiki 612 Km Jalan Desa di Indonesia

Letnan Jendral Muh. Herindra. (Foto: Andreas Ricky Febrian/kumparan)

TNI menggelar rapat paripurna TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) tahun anggaran 2018. Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan keberhasilan program tersebut dalam memeratakan pembangunan nasional, kusunya di wilayah pedesaan.

“Pada mulanya, program ini disebut sebagai AMD (Abri Masuk Desa). TMMD dilaksanakan di seluruh wilayah NKRI dengan rangka bantu percepatan pembangunan nasional. Seperti daerah terpencil, pedesaan, dan derah terdampak bencana dan sebagainya,” ucap Irjen TNI, Letjen TNI Muhammad Herindra, saat membacakan amanat Panglima TNI, di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Rabu (5/12).

Jembatan yang dibangun saat TMMD di Desa Melintang, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. (Foto: Ferry Fadhlurrahman/kumparan)

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh TNI AD, program TMMD sepanjang 2018 berhasil merehabilitasi jalan di desa sepanjang 612,363 km, pembuatan talud/saluran irigasi/parit sepanjang 37,288 km, rehabilitasi RTLH sebanyak 606 unit, pembuatan jamban sebanyak 344 unit, pembuatan/rehab gorong-gorong sebanyak 203 unit, jembatan sebanyak 109 unit, normalisasi sungai sepanjang 31,135 km, pembangunan madrasah/sekolah sebanyak 35 unit hingga pembangunan/rehab rumah ibadah sebanyak 66 unit.

Hal tersebut dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan bantuan pemerintah daerah setempat.

Jembatan yang dibangun saat TMMD di Desa Melintang, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. (Foto: Ferry Fadhlurrahman/kumparan)

“Mulai tahun 2017, TMMD ditambah jadi 3 periode dalam setahun. Pada 2018 sudah masuk periode ke-103. Dilaksanakan di 150 sasaran setiap periode 50 sasaran. Semua sesuai permintaan,” imbuh Herindra.

Sebagai catatan, TMMD dijalankan selama 30 hari oleh unsur-unsur pasukan TNI AD dari setiap Kodam. Hal tersebut dilakukan dengan mendengarkan aspirasi masyarakat, kemudian meneruskannya kejajaran atas (bottom-up planing system) sehingga tercipta sistem integral dengan dari tingkat Kabupaten, hingga Kecamatan. Program ini juga dipadu dengan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) dan komponen bangsa lainya.