TNI AD Jamin Netralitas Meski Banyak Purnawirawan Ikut Pilkada

Brigen TNI Alfret Denny D. Tuejeh. (Foto: Dok. TNI AD)

TNI AD menegaskan telah bersikap netral dalam prosesi Pilkada 2018 yang akan dilaksanakan 27 Juni mendatang. Hingga nanti pada prosesi Pilpres 2019, sikap netralitas TNI AD akan tetap dijaga meskipun banyak purnawirawan TNI yang ikut dalam kontestasi politik tersebut.

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigen TNI Alfret Denny D. Tuejeh. Menurutnya, apabila ada anggota TNI AD yang ditemukan tidak bersikap netral, maka dia menyebut itu merupakan oknum dari TNI AD. "Kalau ada laporkan secara resmi dan benar, pasti akan kita tindak secara tegas dan bahkan terbuka. Proses hukum terhadap prajurit yang tidak netral juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang baik di Indonesia," ujar Alfret dalam keterangan tertulisnya yang diterima kumparan, Sabtu (23/6).

Ia berharap pihak-pihak yang menemukan adanya oknum tersebut, dapat melaporkan kepada institusinya dengan memberikan keterangan secara lengkap, baik identitas maupun dari satuan mana oknum tersebut berasal. Menurut Alfret, pelaporan oknum itu penting, karena berdasarkan aturan di TNI AD, dipertegas dengan perintah Presiden, Panglima TNI dan Kasad, bahwa TNI harus netral dalam menghadapi pesta demokrasi tersebut.

"TNI AD sangat berterima kasih menerima masukan dan kritikan, kalau memang ada prajurit yang tidak netral. Hal ini menunjukkan kecintaan terhadap TNI AD dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia. Namun pada sisi lain, kita berharap ada masukan yang pasti dan jelas, siapa prajurit yang tidak netral, dari satuan mana asalnya, sehingga bukan hanya asal bicara tapi tidak menunjukkan bukti yang benar," paparnya.

Dia menyatakan, meskipun banyak purnawirawan yang ikut Pilkada, pihaknya tetap berpegang teguh pada UUD 1945 dan UU TNI No 34 tahun 2004, yang menyebut bahwa TNI AD tidak akan pernah terlibat, melibatkan diri, atau dilibatkan dalam politik praktis.

Alfret menjelaskan, para purnawirawan TNI AD yang mencalonkan diri di berbagai daerah adalah masyarakat sipil yang menggunakan hak politiknya. Sehingga, pencalonan para purnawirawan tidak memiliki hubungan dengan institusi TNI AD.

“Bagi TNI AD, perilaku ini (ketidaknetralan) tidak hanya menciderai kepercayaan masyarakat namun juga melanggar perintah atasan yang sudah sering disampaikan bahkan sumpah dan janjinya sebagai prajurit serta amanah Udang-Undang. Ini bukan hanya sekedar retorika belaka, kita akan lihat bersama, apakah TNI AD menindaklanjutinya atau tidak, dan publik pun bisa menilai komitmen dan integritas ini,” ucap Jenderal berbintang satu ini.

Alfret mengutarakan, bagi TNI AD, netralitas TNI merupakan jiwa, nafas dan sikap setiap prajurit. Tidak hanya terkait dengan pesta demokrasi, namun juga dalam kehidupan kesehariannya, baik di dalam kedinasan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

“Tugas TNI hanya mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Adapun tugas dan peran dalam pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi, sifatnya hanya tugas bantuan kepada Polri. TNI AD tidak mempunyai niat sedikit pun untuk mempengaruhi proses maupun hasilnya. Kita (TNI AD) senantiasa menempatkan diri di atas kepentingan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia," tutur lulusan Akademi Militer angkatan 1988 ini.

Ilustrasi anggota TNI AD (Foto: ANTARA FOTO/Rahmad)

Dia berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang meragukan netralitas TNI. Ia juga mengajak semua elemen bangsa untuk menjaga keamanan dan kedamaian di Pilkada serentak dan Pilpres nanti.

"Percayalah, sebagai prajurit Sapta Marga, kita tidak pernah berkeinginan untuk menggores bahkan melukai hati rakyat, hanya demi kepentingan perorangan ataupun kelompok tertentu," tegas Alfret.