Tumpang Tindih Aturan, Jokowi Janji Bangun Pusat Legislasi Nasional

Capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Maruf tiba untuk mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Capres Joko Widodo menanggapi jawaban paslon Prabowo-Sandi soal kepastian hukum di Indonesia. Dalam tanggapannya di sesi kedua debat Pilpres 2019 itu, Jokowi mengaku akan membangun pusat legislasi nasional untuk menciptakan harmonisasi regulasi di Indonesia.

"Penting sekali harmonisasi regulasi. Oleh sebab itu, kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi, akan kita gabungkan dalam Pusat Legislasi Nasional," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1).

Pusat legislasi nasional itu, nantinya akan berada di bawa kontrol presiden langsung. Ia juga menyebut, nantinya, masalah-masalah yang akan ditangani oleh lembaga tersebut akan masuk melalui satu pintu saja.

"Perda-perda harus dikonsultasi agar tidak tumpang tindih," lanjutnya.

Jokowi juga menyebut, Perda-perda yang masuk juga akan dikonsultasikan terlebih dahulu agar tidak saling tumpang tindih. Selain itu, aturan-aturan tersebut juga akan disederhanakan.

"Sehingga, apabila ada tumpang tindih, langsung kelihatan," pungkasnya.

Dalam sesi kedua tersebut, paslon Prabowo-Sandi mendapat pertanyaan seputar kepastian hukum bagi rakyat Indonesia. Capres nomor 02, Prabowo Subianto, menjawab akan memberdayakan badan pembinaan badan hukum nasional dan memperkuat pakar hukum terbaik.

"Lalu kita lakukan sinkronisasi penyelarasan peraturan pusat agar tak bertabrakan dengan peraturan daerah. Ini harus kita lakukan supaya ada kepastian hukum, supaya semua tahu sistem hukum di Indonesia," jawab Prabowo.