Tunisia Gelar Pilwalkot Pertama dengan Bebas dan Demokratis

Pemilihan Umum di Tunisia. (Foto: Reuters/Zoubeir Souissi)

Pemilihan Wali Kota pertama kali digelar di Tunisia. Langkah ini merupakan bentuk transisi yang demokratis yang beberapa waktu lalu telah dirusak oleh mereka yang kecewa karena kurangnya lapangan kerja dan peluang ekonomi.

Diperkirakan kelompok Islam seperti Ennahda dan partai-partai Nidaa Tounis yang membentuk koalisi di tingkat nasional akan mendominasi jajak pendapat untuk 350 kotamadya. Dilansir dari Reuters, Minggu (6/5), keberhasilan Tunisia ini telah dipuji karena menjadi satu-satunya negara di kawasan Arab yang mampu menggelar Pilwalkot yang demokratis.

Tak hanya itu, Tunisia juga dipuji karena berhasil menggulingkan pemimpin otoriter Zine El Abidine Ben Ali tahun 2011 lalu. Saat itu, Zine El Abidine Ben Ali digulingkan tanpa memicu kekerasan yang besar di negara tersebut.

Pemilihan Umum di Tunisia. (Foto: Reuters/Zoubeir Souissi)

Meski banyak pujian yang datang, namun ada sisi lain yang belum terselesaikan di negara tersebut. Standar hidup yang rendah membuat banyak orang Tunisia menyeberang ke Eropa.

Mereka menyeberang lautan untuk mencari pekerjaan. Rakyat tadinya ingin memboikot Pilwalkot ini namun hal itu tidak terjadi.

"Saya bermaksud memboikot (pemungutan suara), tetapi saya mengubah pikiran saya pada saat-saat terakhir," kata Mohamed Ali Abadi, kepada Reuters setelah meninggalkan tempat pemungutan suara.

"Kami menghadapi banyak masalah ekonomi tetapi akan melanjutkan perjalanan kami dalam demokrasi yang nyata," lanjut dia.

Jumlah pemilih di tiga tempat pemungutan suara yang dikunjungi oleh Reuters di ibu kota Tunis di pagi hari didominasi oleh orang tua. Sedangkan anak-anak muda hanya duduk di cafe-cafe dekat tempat pemungutan suara.

"Saya menginginkan pekerjaan," kata seorang pria muda yang diketahui bernama Ramzi.

"Tidak ada yang peduli pada kami dalam beberapa tahun terakhir dan kami menderita sebagai pengangguran," tambahnya.

Tantangan utama pada Pilwalkot kali ini adalah mencocokkan harapan pemilih dengan anggaran lokal di negara itu. Di mana pemerintah pusat membuat keputusan utama tentang bagaimana dan di mana uang harus dibelanjakan.

Sebuah undang-undang baru membayangi beberapa pengambilan keputusan yang secara bertahap dipindahkan ke tingkat lokal. Meskipun masih belum jelas bagaimana praktik dan cara kerja dari undang-undang baru itu.

Sementara itu beberapa dana untuk memulai sebuah proyek di Kota Tunis banyak datang dari pinjaman luar negeri. Misalnya saja dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Lalu juga dari berbagai negara untuk membantu Tunisia terbebas dari defisit anggaran. Tunisia merupakan negara dengan tagihan biaya untuk pengembangan sektor publik tertinggi di dunia.