Urusan Logistik dan Kualitas Petugas KPPS Jadi Catatan Pemilu 2019

Pemilih sedang mencoblos surat suara untuk pemungutan suara ulang. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Kawal Pilpres yang ikut mengawal proses Pemilu 2019 menyampaikan beberapa pandangannya terkait dengan pemilu serentak yang telah dilakukan pada 17 April lalu. Salah satu hal yang menjadi sorotan yaitu distribusi logistik yang kacau.

Perwakilan Kawal Pilpres Jeirry Sumampow mengatakan, logistik menjadi salah satu faktor yang menimbulkan banyak kekacauan di hari H pencoblosan. Lantaran, menurutnya, logistik menjadi persoalan yang kemudian membuat pemungutan suara tertunda.

"Problem yang menimbulkan banyak kekacauan di sana situ adalah logistik. Kuncinya di situ. Logistik menjadi problem yang paling utama yang membuat ada banyak pemungutan suara yang kemudian tertunda," ujar Jeirry dalam konferensi pers di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

Dia mencontohkan daerah yang memiliki masalah terhadap logistik seperti Bekasi dan Bogor. Dia berpendapat, masalah logistik kemudian tak mendapat penjelasan dari KPU akar masalahnya.

"Daerah seperti Bekasi saja bisa enggak dapat logistik. Daerah seperti Bogor saja bisa enggak dapat logistik. Ini soalnya di mana. Sesuatu di masa lalu enggak kita alami," ucap Jeirry.

"Kita enggak mendapat penjelasan dari KPU sebenarnya apa problem yang terjadi. ini sebenarnya menyedihkan sekali. Yang terjadi adalah ketika logistik tidak datang, langsung berpikir kapan kita lakukan susulan, tapi enggak pernah dijelaskan apa problemnya," lanjut Jeirry.

Selain itu, dia juga menyinggung karut marut DPT yang sempat terjadi. Begitu juga dengan kapasitas para petugas KPPS yang dianggap banyak tak memahami aturan pencoblosan yang pada akhirnya membuat proses pemungutan suara menjadi lambat.

"Kita ingat DPT ini menimbulkan kontroversi sejak awal sampai H-7. Kita masih otak-atik DPT. Kapasitas penyelenggara dalam mengelola TPS. Banyak KPPS enggak paham. Saya enggak tahu apakah ini yang menyebabkan dia menjadi lama mungkin juga ada," jelas Jeirry.

Manajemen pemilu juga dianggap buruk. Hal ini menyangkut banyaknya masyarakat yang enggan peduli dengan proses seperti pindah memilih. Dia menganggap masyarakat hanya menginginkan waktu pelaksanaan dan hasil dari pemilu tanpa memperhatikan prosesnya.

"Manajemen pemilu kita kali ini khususnya pada hari H dan beberapa hari sebelumnya itu cukup buruk. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab nanti kita lihat kemudian, dan ini benar-benar dimanfaatkan oleh mungkin pasangan calon untuk mengusung isu delegitimasi proses, pemilu, dan lain-lain," jelasnya.

"Pemilu kita secara kualitatif mengalami penurunan dibanding pemilu lalu. Agak buruk kualitas pemilu kita itu karena pilpres. Yang mengintrodusir wacana-wacana yang membuat publik sedikit tersesat dengan soal yang enggak perlu," tutupnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar yang juga hadir mengatakan tak bisa membicarakan evaluasi sebelum semua proses selesai.

"Kalau lihat evaluasi itu bisa dilihat dari berbagai aspek, kami dari Bawaslu lebih nyaman ngumpul dan membicarakan evaluasi kalau semuanya sudah selesai jadi kita bisa lihat ke belakang, tapi kami tidak bisa bicara lebih banyak terkait evaluasi," ujar Fritz.