Usai Dilantik, Doni Monardo Rapat Penanganan Bencana dengan JK

Wakil Presiden Jusuf Kalla usai rapat penanganan bencana Lombok dan Sulawesi Tengah. (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)

Usai dilantik, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo langsung bertolak ke Kantor Wakil Presiden. Ia dipanggil Wapres Jusuf Kalla untuk menghadiri rapat tertutup membahas penanganan bencana gempa di NTB dan Lombok.

Hadir dalam kesempatan itu, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, hingga Menkopolhukam Wiranto. Rapat digelar di ruang rapat Kantor Wakil Presiden.

"Dia baru (dilantik), langsung kerja, ada enggak model lain? Setengah jam (usai dilantik) langsung rapat (di sini)," kata JK sambil tertawa kepada awak media, Rabu (9/1).

Doni bersama sejumlah menteri membahas terkait percepatan pemberian bantuan terhadap para korban bencana di Lombok (NTB) dan Sulawesi Tengah. JK mengatakan dana rehabilitasi penanganan bencana di NTB sudah siap, tinggal percepatan rekonstruksinya saja.

"Kita rapat percepatan evaluasi dan penyelesaian masalah di NTB dan masalah di Palu. Di samping itu kita bicarakan soal Selat Sunda. Kalau di NTB memang diperuntukkan percepatan dari pada penguatan komponen-komponen dan juga pendampingan lebih banyak lagi," jelas JK.

Presiden Joko Widodo (tengah) disaksikan Wapres Jusuf Kalla (kanan), menyalami Letjen TNI Doni Monardo usai melantiknya sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019). (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

"Pemetaan gempa dan juga percepatan pendamping (fasilitator) diselesaikan di sana (NTB) karena dananya sudah tersedia tinggal percepatannya," timpalnya.

Sementara itu, di Sulawesi Tengah, JK mengatakan pemerintah sudah menyiapkan anggaran triliunan rupiah untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi. JK menyebut pemerintah sudah menetapkan zona merah di beberapa titik yang tidak boleh dijadikan lokasi tempat tinggal.

"Merah tidak boleh sama sekali dibangun dan juga likuifasi, tidak boleh sama sekali kemudian PU membikin planologinya itu percepatan huntara (hunian sementara). Kalau ada relokasi tidak butuh, meski perbaiki rumahnya sendiri, jadi kenapa dipercepat itu," kata JK.

Saat ini pemerintah menargetkan pembangunan 12 ribu hunian sementara untuk korban bencana di Sulteng, pembangunan huntara tersebut kini sudah berjalan.

"Dari kebutuhan kira kira 12 ribu, baru selesai meang 1/3-nya kurang lebih, jadi berjalan terus," jelasnya.

Selain itu JK juga menjelaskan, pemerintah juga sudah menganggarkan dana untuk penanganan bencana tsunami Selat Sunda. Anggaran mencapai Rp 1-2 triliun rupiah, namun JK tak merinci detail alokasi anggaran tersebut.

"Walaupun tidak terlalu besar, tapi tidak sebesar di Palu tapi cukup menjadi perhatian kita, belum dihitung tapi antara Rp 1-2 triliunlah," ujarnya.