Wagub: Proyek di Papua Harus Libatkan Warga dan Bicara ke Tokoh Adat

Jalan Trans Papua (Foto: Dok. PUPR)

Kasus penembakan yang menewaskan sejumlah pekerja PT Istaka Karya oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Nduga, Papua, menjadi sorotan publik. Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menilai kejadian sebagai tragedi kemanusiaan.

Namun, di sisi lain, Klemen berpendapat, seharusnya setiap pekerjaan besar yang dilakukan di Papua dibicarakan dengan Majelis Rakyat Papua. Lantaran ia mengatakan Papua berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

"Konteksnya Provinsi Papua tidak sama dengan provinsi lain di Republik Indonesia, yang bilang tidak sama itu bukan saya, tapi Republik Indonesia. Makanya diberi otonomi khusus, yang berarti undang-undangnya lex spesialis," ucap Klemen di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (11/12) usai mengikuti penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019.

KKB sebelumnya menembaki sejumlah pekerja PT Istaka Karya. Mereka tengah mengerjakan proyek pembangunan jalan di Distrik Yall, Kabupaten Nduga.

Proses evakuasi korban penembakan oleh KKB Papua. (Foto: Foto: Dok. Polda Papua)

Dalam kasus proyek infrastruktur ini, Klemen menyebut pihak kontraktor belum berkoordinasi dengan para tokoh setempat. Padahal Papua memiliki Majelis Rakyat Papua yang merupakan gabungan dari para tokoh adat.

Menurutnya, komunikasi dengan tokoh adat itu diperlukan agar proses pengerjaan proyek dapat didampingi. Terlebih medan Papua berbeda dengan wilayah lain di Indonesia.

"Orang-orang ini harus mengerti ada situasi ini. Karena ini masalah budaya, ini lain ilalang lain belalang. Jangan karena di sini seperti ini, lalu seenak perut diterapkan di Papua, apalagi yang di gunung, harus tahu pendekatannya seperti ini agar bisa bagus jalannya," ucapnya.

Selain itu, kata dia, sebaiknya setiap kontraktor yang akan mengerjakan proyek di Papua harus mengikutsertakan warga setempat. Misalnya mempekerjakan warga setempat sehingga hal itu bisa menumbuhkan rasa memiliki.

"Libatkan mereka juga di situ, kerja, entah jadi buruh kasar, agar mereka juga punya keterlibatan, memiliki. Dengan demikian, jalan selesai, masyarakat dapat ikut serta, jadi dia bangga. Ini kan hal-hal yang bersifat manusiawi sekali," ujar Klemen.

"Tapi jangan dibiaskan sampai luas sekali, aneh-aneh. saya tidak mengerti ya, kalau orang sudah ke politik atau apa. Tapi poinnya seperti itu," pungkasnya.