Wahid Foundation Lawan Intoleransi dan Radikalisme Lewat Desa Damai
PerbesarADVERTISEMENT
Wahid Foundation menginisiasi desa damai yang menggerakkan perempuan menghadang intoleransi dan radikalisme mulai dari lingkungan desa.
ADVERTISEMENT
"Jadi seperti kita sama-sama tahu bahwa gejala intoleransi mulai menjalar bahkan sampai ke desa-desa dengan adanya sosial media, dengan adanya sarana aplikasi, komunikasi, komunikasi yang sedemikian canggih ini jadi salah satu sarana penyebaran informasi yang sangat dahsyat," ujar Co Founder Wahid Foundation Yenny Wahid dalam acara Nusantara di The Sultan Hotel, Jakarta, Jumat (8/2).
Yenny menjelaskan, dari riset yang dilakukan Wahid Foundation dalam beberapa tahun terakhir bahwa kasus intoleransi terus meningkat. Namun, Yenny menjelaskan hal ini bukan berarti Indonesia enggan akan perbedaan.
"Paparan intoleransi ini dampak dari bahasa keagamaan dan perasaan bahkan kebencian terhadap mereka yang berbeda keyakinan, agama, etnis status ekonomi, atau pandangan, bahkan pilihan politiknya," jelasnya.
ADVERTISEMENT
Namun, Yenny optimistis, desa-desa di Indonesia bisa menjadi jawaban dari intoleransi yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Menurutnya, dari desalah tumbuh keberagaman dan saling rangkul antarwarga.
"Tetapi justru di desa kita menemukan adanya jawaban atas persoalan-persoalan intoleransi tersebut. Di desa banyak kita temukan kearifan lokal. Di desa banyak kita temukan kekuatan-kekuatan untuk menangkal menyebarnya intoleransi ke seluruh penjuru tanah air," jelasnya.
Sejauh ini, ada 9 desa yang telah mendeklarasikan sebagai desa damai. Yenny menginginkan agar semangat 9 desa ini bisa terus menyebar ke desa-desa lainnya.
Adapun 9 desa dan kelurahan yang telah berkomitmen menjadi desa dan kelurahan damai yaitu Desa Tajurhalang dan Kelurahan Pengasinan di Jawa Barat, Desa Gemblengan dan Nglinggi di Jawa Tengah, Desa Guluk-Guluk, Prancak, Payudan Dundang, Candirenggo, dan Sidomulyo di Jawa Timur.
ADVERTISEMENT
Wahid Foundarion kemudian merilis 9 indikator yang menunjukkan ciri-ciri desa atau kelurahan damai yang telah ditetapkan, yaitu komitmen mewujudkan perdamaian, pendidikan dan penguatan nilai perdamaian dan kesetaraan gender, praktik nilai-nilai persaudaraanvdan toleransi dalam kehidupan warga.
Dalam acara ini, hadir pula Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Komisioner Komnas Perempuan Azriana.