Wakil Ketua DPRD DKI Sebut Anggaran DP Nol Rupiah Terlalu Kecil

kumparanNEWS

6 November 2017 15:33 WIB

Ilustrasi Rumah (Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya)

Hari ini Pemprov DKI memberikan pemaparan terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2018 ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI. Dalam KUA PPAS itu, rancangan anggaran untuk program DP nol rupiah diberi anggaran sebesar Rp 800 miliar.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menilai, angka sebesar Rp 800 miliar untuk program itu masih kurang.

"Kemarin udah masuk DP nol rupiah cuma menurut saya masih kecil. Kalau Rp 800 miliar kan kecil. Itu terlalu kecil, yang dulu aja Rp 2,5 triliun untuk rumah susun," ujar Taufik, di gedung DPRD DKI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Taufik menyebut, semestinya anggaran untuk program rumah DP nol rupiah mencapai Rp 1 hingga 2 triliun.

"Saya kira supaya gigit, minimal 1-2 lah. Rp 1-2 triliun," ujar dia.

Dia menjelaskan rumah dengan DP nol rupiah itu akan dipatok harga sekira Rp 300 juta per unit, dan diperuntukkan bagi warga yang berpendapatan di atas Rp 7 juta per bulan.

"Rata-rata kan kalau yang begitu rumah 300 juta. Supaya dia bisa mencicil, orang berpenghasilan Rp 7 juta, 30% buat cicil dong," tutur dia.

Taufik juga mengusulkan, agar program rumah berlapis yang diusulkan Anies, juga menjadi program DP nol rupiah bagi warga kampung akuarium.

"Ya bisa dibuat DP 0, Kalau saran saya kemarin sih DP 0 aja di situ. Kasihan orang akuarium," ucap politisi Gerindra ini.

Sebagaimana diketahui, APBD 2018 direvisi oleh Pemprov DKI untuk memasukkan program yang menjadi janji kampanye Anies-Sandi agar bisa direalisasikan pada tahun 2018. Nilai anggaran untuk mengakomodir janji kampanye itu mencapai Rp 7,9 triliun. Berikut rinciannya:

1. OKE OCE anggaran menjadi Rp 92.863.036.569

2. DP Rp 0, ini terkait dengan penyediaan rumah dan tanah sebesar Rp 800.669.382.650

3. Penataan kampung Rp 10.047.358.640.

4. KJS Plus Rp 100.368.800.000.

5. Stadion, bioskop, dan budaya Rp 4.615.380.792.

6. KJP Plus Rp 4.109.855.697.141

7. Transportasi Rp 769.408.740.252

8. KJP Plus Rp 4.109.855.697.141.52..762.

9. Urusan sampah Rp 5,321,930,000.

10. Urusan perempuan Rp 680.411.500.140.

11. Tata kelola air Rp 196.310.348.342.

12. Difabel Rp 13.717.508.357.