WALHI Kritik Jokowi: Daratan RI 62% Dikuasai Investasi, Mau Apa Lagi?
PerbesarADVERTISEMENT
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyoroti pidato bertajuk ‘Visi Indonesia’ yang disampaikan Jokowi di Sentul Bogor, Minggu (24/7). Poin khusus yang mereka kritisi yakni terkait narasi mengundang investasi yang seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan.
ADVERTISEMENT
Manajer Kajian Kebijakan WALHI, Boy Even Sembiring, mengatakan daratan Indonesia saat ini hampir 62 persennya dijadikan tempat investasi.
“Daratan Indonesia sudah hampir 62 persen dikuasai investasi. Apalagi yang kurang? Mau investasi apa lagi yang masuk ke Indonesia?” ujar Boy dalam konferensi pers menyikapi pidato Jokowi, di Kantor WALHI, Jakarta Selatan, Selasa (16/7).
Boy kemudian merinci berdasarkan data yang dimiliki WALHI, sektor paling besar investasi itu sektor kehutanan 33 juta hektare (data per Mei 2019). Kemudian perkebunan 11 juta hektare (data 2017), serta pertambangan 32 juta hektare (2017).
Ia juga mencontohkan beberapa kasus investasi yang mengabaikan dampaknya terhadap lingkungan. Sehingga ia menyarankan agar pemerintah melakukan pengkajian ulang terlebih dahulu.
ADVERTISEMENT
“Misal dilihat bagaimana bisa sih ada izin perkebunan kelapa sawit di lahan gambut yang kedalamannya lebih dari 3 meter, kan enggak mungkin. Tapi kok bisa banyak? Dan kok bisa ada ya perizinan di pulau-pulau yang luasnya kurang dari 2.000 meter persegi,” jelasnya.
“Makanya setop dulu dan lakukan review dalam hal daya tampung lingkungan dan aspek masyarakatnya. Berkonflik atau enggak, mengancam kebudayaan mereka enggak,” lanjutnya.
Selain berdampak terhadap lingkungan, di sisi lain menurut Kordinator Politik WALHI, Khalisah Khalid, wacana pemerintah menguatkan investasi disertai dengan ancaman terhadap siapapun yang menghalangi, bakal membahayakan masyarakat, terkhusus masyarakat adat.
“Buat kita sangat berisiko, terlebih yang disampaikan berkali-kali bahkan dengan diksi yang mengancam, itu investasi. Siapa yang menghambat investasi, maka harus dihajar, dikejar,” ujar Khalisah dalam kesempatan yang sama.
ADVERTISEMENT
“Pada praktiknya sejak Orba sampai Reformasi, yang selalu distigmakan penghambat itu masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidupnya, masyarakat adat, petani, nelayan. Selama ini yang rentan kriminalisasi itu masyarakat,” tegasnya.