Walhi: Pemerintah Tak Pernah Tanya Warga Kalimantan soal Ibu Kota

Konferensi pers di Kantor WALHI, Jakarta Selatan, Kamis (15/8). Foto: Kevin S. Kurnianto/kumparan

Pemerintah berencana memindahkan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan. Tak tanggung-tanggung, pemindahan tersebut diperkirakan membutuhkan biaya Rp 466 triliun. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) pun merespons rencana pemerintah tersebut.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati, menyebut pemerintah tak pernah menggelar pertemuan secara langsung mendengar aspirasi rakyat di Kalimantan terkait pemindahan ibu kota. Pemerintah tak pernah bertanya apakah setuju atau tidak jika ibu kota dipindah ke Kalimantan.

"Mau dipindah ke Kalimantan, rakyat Kalimantan enggak ditanya mau enggak jadi Ibu Kota? Enggak pernah ada pertemuan yang menanyakan masyarakat Palangka Raya, atau masyarakat lain, untuk opsi pemindahan, mau enggak jadi Ibu Kota? Diasumsikan masyarakat itu mau," kata Nur di Kantor Walhi, Jakarta Selatan, Selasa (15/8).

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi alternatif ibu kota di Bukit Soeharto, Jalan Tol Samarinda Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Foto: Fahrian Saleh/kumparan

Nur mengatakan, belum tentu seluruh masyarakat mau dan menerima usulan pemerintah pusat tersebut. Ia khawatir muncul kecemasan dari masyarakat jika hutan-hutan di Kalimantan dibabat secara masif untuk pembangunan ibu kota.

"Enggak semua mau. Yang mau banget itu kan paling Pemda, pimpinan daerahnya, gubernurnya, wali kotanya yang mau. Nanti banyak banget orang di sini (bilang) hutannya ilang, banyak asapnya di sini," kata Nur.

Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Ibu Kota baru nantinya akan berada di Kalimantan. Namun, hingga saat ini pemerintah masih merahasiakan wilayah Kalimantan mana yang akan menjadi lokasi pemindahan ibu kota.

Sebagai catatan, berdasarkan perhitungan pemerintah, biaya pemindahan ibu‎ kota baru mencapai Rp 466 triliun. Nantinya pembiayaan pembangunan ibu kota baru akan berasal dari APBN, BUMN, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan fasilitas pendukung yang dibangun oleh pihak swasta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengumumkan lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta pada Jumat (16/8). Adapun pengumuman itu akan dilakukan dalam pidato nota keuangan di DPR RI.