Walkot Tangerang dan Kemenkumham Damai, Sepakat Cabut Laporan Polisi

(kiri ke kanan) Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, Gubernur Banten Wahidin Halim, Sekejen Kemendagri Hadi Prabowo dan Sekjen Kemekumham Bambang Rantam Sariwanto. Foto: Fadjar Hadi/kumparan

Kementerian Dalam Negeri telah mempertemukan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah dan Gubernur Banten Wahidin Halim bersama Kementerian Hukum dan HAM. Pertemuan ini tak lain membahas polemik sengketa lahan pembangunan Politeknik Ilmu Permasyarakatan Imigrasi.

Setelah bertemu, Wali Kota Tangerang sepakat berdamai dengan Kemenkumham.

"Jadi ini atas petunjuk Pak Mendagri, pada siang ini kita fasilitasi pertemuan antara Pak Gubernur Banten, Sekjen Kumham mewakili Kumham, dan Pak Wali Kota Tangerang," kata Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo di Command Center, Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (18/7).

"Jadi yang dipermasalahkan kemarin terkait dengan pembangunan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Imigrasi dan pemanfaatan lahan semuanya sudah clear yang mana penyesuaiannya akan pula difasilitasi Bapak Gubernur Banten," ucap Hadi.

Kampus Poltekim dan Poltekip di Kota Tangerang. Foto: Maulana Ramadhan/kumparan

Selain itu, Hadi menyatakan masing-masing pihak akan mencabut laporan polisi di Polres Tangerang. Pemkot Tangerang juga akan kembali membuka akses pelayanan publik seperti listrik dan pengangkutan sampah.

"Tadi telah ada kesepakatan berdua tentunya akan menarik seluruh pengaduan (polisi) dan juga pelayanan publik dibolehkan kemudian terkait dengan normatif di dalam perizinan dan tata ruangnya ini akan diselesaikan sebaik-baiknya," ujar Hadi.

Hadi mengatakan permasalahan ini bermula karena adanya perbedaan persepsi antara Arief dan Kemenkumham mengenai lahan Kemenkumham. Namun, sebagai sesama pejabat pemerintahan, Kemendagri meminta agar masalah ini segera diselesaikan.

"Saling adu kan jiwanya satu, kita ini kan pemerintah, hendaknya kita juga mengedepankan pelayanan publik karena pendidikan ke dalam penting sekali ya. Itu nanti Pak Gubernur," tutup Hadi.