Wamenlu Tutup BDF, Tekankan Pentingnya Inklusivitas bagi Demokrasi

Bali Democracy Forum, Nusa Dua, Bali. (Foto: Darin Atiandina/kumparan)

Bali Democracy Forum (BDF) ke-11 resmi ditutup, Jumat (7/21), dengan kesepakatan bahwa inklusivitas diperlukan dalam demokrasi yang mengarah pada kemakmuran.

“Semua dari kita mengalami tantangan dalam menerapkan demokrasi, solusi untuk tantangan tersebut adalah inklusivitas,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir dalam pidato penutupan BDF di BNDCC.

“Untuk mencapai inklusivitas ini, partisipasi seluruh masyarakat diperlukan, tidak hanya stakeholder, namun juga sektor swasta, anak muda, dan juga perempuan,” lanjutnya lagi.

Selain inklusif, Fachir juga menekankan solusi lain untuk menghadapi tantangan dan memaksimalkan fungsi demokrasi, yaitu stabilitas, aturan, serta tata pemerintahan yang baik.

“Stabilitas, aturan dan tata pemerintahan yang baik adalah beberapa kunci penting untuk memfungsikan demokrasi,” kata Fachir.

Pada penutupan itu, Fachir juga kembali menekankan bahwa demokrasi tidak tercipta dengan instan, butuh proses dan melibatkan seluruh elemen dalam pembentukannya.

“Demokrasi merupakan sebuah proses,” kata Fachri.

“Demokrasi itu terus bergulir, tidak berhenti dan tentu diharapkan bahwa semua bisa terlibat di dalam membahas demokrasi,” ujar Fachir.

Bali Democracy Forum (BDF) merupakan forum diskusi tentang demokrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2008. Tahun ini, BDF mengangkat tema “Democracy for Prosperity”.

Pertemuan BDF yang ke-11 ini berlangsung selama 2 hari, dimulai pada tanggal 6 dan berakhir pada 7 Desember 2018. Pertemuan ini dihadiri oleh 92 negara dan 7 organisasi internasional dengan jumlah peserta hampir 470 orang.