Wapres JK Wanti-Wanti Pengurus Golkar agar Segera Gelar Munaslub

13 Desember 2017 16:32 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)
ADVERTISEMENT
Partai Golkar rencananya akan menggelar rapat pleno malam ini pukul 19.00 WIB. Rapat pleno diperkirakan diikuti 300 pengurus Golkar dan akan membahas soal Munaslub terkait pergantian ketua umum.
ADVERTISEMENT
Tepat sebelum pleno malam ini, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin menemui sesepuh Golkar Jusuf Kalla secara tertutup. Mahyudin mengatakan bahwa JK ingin Partai Golkar sesegera mungkin berbenah. Salah satu caranya adalah dengan menggelar Munaslub.
"Intinya harapan beliau Golkar harus ada segera perbaikan harus segera Munaslub. Kira-kira begitu saja yang ia sampaikan," kata Mahyudin di kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (13/12).
Mahyudin juga mengatakan bahwa JK sendiri tak sependapat dengan langkah Novanto yang meminta Aziz Syamsyuddin menjadi Ketua DPR menggantikan dirinya. JK menegaskan seharusnya Munaslub digelar terlebih dahulu sebelum menentukan Ketua DPR.
"Cuma memang Pak JK sendiri mendorong dalam rangka perbaikan partai harus segera diadakan Munaslub," ujar Mahyudin.
ADVERTISEMENT
Apabila Penunjukan Ketua DPR diselenggarakan sebelum Munaslub, Mahyudin khawatir ketua umum terpilih dari munaslub nanti melakukan pergantian Ketua DPR lagi. Mahyudin mengatakan bahwa tak elok apabila Ketua DPR yang telah dipilih sebelum munaslub hanya menjabat dalam kurun waktu yang singkat.
"Apabila Munaslub itu terjadi dalam waktu yang singkat, sekarang sebelum masuk masa sidang tentu tak efektif (melakukan) penetapan ketua DPR. Maksudnya bisa saja ketum baru akan mengadakan pergantian lagi, jadi memang juga tidak elok kalau (nanti) Ketua DPR hanya menjabat setengah bulan lalu ganti lagi."
"Jadi idealnya memang kalau menurut JK itu harus munaslub dulu baru penetapan Ketua DPR RI," pungkasnya.