kumparan
16 Sep 2019 17:44 WIB

Warga Malaysia Minta Pemerintahnya Gugat RI 1 Ringgit karena Karhutla

Menara kembar Petronas diselimuti oleh kabut asap di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (9/9). Foto: REUTERS / Lim Huey Teng
Sekelompok profesional mendesak pemerintah Malaysia menggugat Indonesia sebesar 1 ringgit atau setara Rp 3.355, akibat asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang kali sampai di Negeri Jiran.
ADVERTISEMENT
Kelompok warga sipil Malaysia berasal dari berbagai macam pekerjaan seperti akademisi, pengacara, dokter, aktivis, dan ekonom. Mereka menyatakan, gugatan merupakan langkah yang paling mungkin diambil agar Indonesia berkomitmen menangani kebakaran hutan.
"Kami mengusulkan hal yang bisa dilakukan, kami mencari sebuah keputusan melalui gugatan yang dapat memaksa pemerintah Indonesia memikul tanggung jawab hukum atas kebakaran hutan di Indonesia," sebut kelompok profesional tersebut seperti dikutip dari Malaymail, Senin (16/9).
Mereka menjelaskan jumlah gugatan yang hanya satu ringgit disebabkan, sangat sulit menghitung kerusakan akibat kerusakan hutan. Kelompok tersebut yakin, gugatan besar malah menimbulkan pemborosan dan memicu ketegangan yang tidak diperlukan.
Seorang petugas pemadam kebakaran memadamkan api di lahan gambut dan hutan yang terbakar di taman nasional Sebangau pada tanggal 14 September 2019 di pinggiran kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia. Foto: Getty Images/Ulet Ifansasti
Di samping gugatan, mereka juga memberikan tiga solusi yang bisa dipakai yaitu, bantuan teknis, pendanaan dan pemadaman api oleh Malaysia kepada Indonesia.
ADVERTISEMENT
Tak hanya itu, kelompok tersebut juga mendesak agar pengadilan Malaysia menghukum setiap perusahaan Malaysia yang terlibat karhutla di Indonesia.
"Kami percaya gugatan seperti ini sudah menjadi opsi kebijakan yang paling mungkin diambil, sebab semua opsi lewat saluran diplomatik telah gagal," jelas mereka.
"Kesehatan warga Asia Tenggara dan Indonesia berada di bawah ancaman mematikan karena karhutla di Indonesia. Untuk menuntut keadilan, akuntabilitas harus dipaksakan. Gugatan 1 ringgit menjadi salah satu opsi yang layak diambil Malaysia," pungkas mereka.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan