Waspada Serangan Siber ke Data KPU

Persiapan Ruang Kontrol Pemilu. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan.

Pemilu serentak 2019 akan berbasis digital demi mempercepat penghitungan. Namun, keamanan web dan server KPU perlu dipertanyakan. Mengingat, banyaknya serangan siber yang dicatat oleh BSSN ( Badan Siber dan Sandi Negara ) sepanjang tahun 2018 lalu. “Masalah KPU, aduh, ayolah mulailah sadar, bahwa sistem pengamanan teknologi itu sangat benar. Zaman dulu kalau curang-curangan di KPU, ada yang jual-jual surat lembar c1. Kalau kita masuk digital, data itu diubahnya gampang sekali,” ucap Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Cissrec, Pratama Persadha, usai diskusi Sindo Trijaya, di D’consulate, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2). Menanggapi hal tersebut, BSSN hanya mampu memberikan rekomendasi dan saran saja. Padahal, diperlukan audit pada sistem keamanan siber KPU untuk mengetahui celah kelemahan perangkatnya. “Kami melakukan assesment dari luar. Kami berikan rekomendasi dan saran. Apakah kemudian rekomendasi dan saran dilakukan KPU kita nggak bisa kontrol, karena kami menghargai independensi KPU,” ucap Kepala BSSN Joko Setiadi pada kesempatan yang sama. Sebenarnya, peran BSSN sama saja seperti Polri ataupun TNI yang membantu KPU dalam distribusi logistik atau pengamanan TPS. Hanya saja, BSSN lebih berkutat pada bidang siber. Namun, untuk masuk membantu KPU, BSSN terbentur dengan persoalan netralitas. Pasalnya, pada pemilu 2014, Lembaga Sandi Negara (yang kini menjadi BSSN) dituduh tidak netral akibat pimpinannya berasal dari kalangan TNI. “Jangan sampai terulang 2014. 2014 kami masih Lembaga Sandi Negara, kami tahu celah-celah kelemahan KPU. Namun tuduhan negatif diarahkan ke Lembaga Sandi Negara. Seolah-olah berpihak ke penguasa. Karena apa, saya berasal dari TNI,” tutup Joko.