Wawancara Khusus Hillary Brigitta: Saya Pernah Dicemooh Anak Maling

Nama Hillary Brigitta Lasut mengguncang panggung politik nasional. Namanya hangat diperbincangkan karena statusnya sebagai anggota DPR periode 2019-2024 termuda. Usianya yang baru menginjak 23 tahun membuat banyak pihak meragukan kapasitasnya.

Meski demikian, Hillary mampu menjawab segala keraguan tersebut dengan tampil meyakinkan manakala menjadi pimpinan sidang sementara saat pelantikan 575 anggota DPR RI periode 2019-2024 pada Selasa (1/10) serta sidang paripurna MPR pada Rabu (2/10).

Mencuatnya Hillary di dunia perpolitikan Tanah Air tak dapat dimungkiri terselip jasa orang tuanya. Ayahnya, Elly Engelbert Lasut merupakan Bupati Kepulauan Taulud terpilih periode 2019-2024, sementara sang ibu, Telly Tjanggulung, sempat menjabat Bupati Minahasa Tenggara pada masa jabatan 2008-2013.

Kendati demikian, cobaan berat harus dihadapi Hillary ketika Elly Lasut dibui selama 7 tahun karena dinyatakan terbukti melakukan korupsi anggaran perjalanan dinas pada 2006-2008. Kondisi itu lantas berimbas kepada stigma masyarakat kepada Hillary. Ia bahkan sempat dijuluki sebagai ‘anak maling’.

Semenjak saat itu pula, wanita kelahiran Manado, Sulawesi Utara ini, bertekad untuk membalikkan cemoohan orang tersebut. Hillary bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi anggota DPR yang bersih dan kredibel.

kumparan pun berkesempatan berbincang lebih jauh dengan Hillary di kompleks Gedung DPR/MPR mengenai perjalanan hidupnya serta kariernya di DPR yang baru saja dimulai. Berikut petikan wawancaranya.

Hillary Brigitta Lasut menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI termuda. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Anda menyandang status sebagai anggota DPR termuda, apakah menjadi beban tersendiri?

Sebenarnya jadi beban, karena anak muda ‘kan selalu menginginkan perubahan dan anak muda dianggap jadi sosok yang menjadi harapan masyarakat bahwa nanti akan ada restorasi dan perubahan di parlemen. Beban seperti ini membuat kami termotivasi untuk

memberikan pengaruh idealisme ke teman-teman senior, dan ini jadi tantangan tersendiri buat kami, karena bagaimanapun juga sebagian masyarakat masih terkurung bahwa anak-anak muda belum siap, belum mapan, belum punya pengalaman.

Nantinya, Anda juga akan bekerja dengan orang-orang yang rentang usianya jauh serta punya pengalaman politik lebih banyak. Bagaimana menyikapinya?

Kesempatan seperti ini jangan kita lihat sebagai suatu hal yang merintangi komunikasi, tapi bagaimana anak-anak muda ditantang untuk menemukan cara komunikasi dengan senior yang sifatnya saling melengkapi. Mungkin terkadang senior-senior ‘kan pikirannya sudah cukup realistis dengan berhadapan situasi di lapangan yang dinamis. Sedangkan, kami anak-anak muda, dengan berbekalkan ilmu teoritis yang kami dapat dari sekolah dan kuliah,

hal seperti ini bisa dikombinasikan dengan cara-cara tertentu. Selama kami sebagai anak-anak muda menempatkan diri untuk mau belajar karena memang kami belum berpengalaman, kami hanya punya ide.

Hillary Brigitta Lasut menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI termuda. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Apa yang akan Anda lakukan untuk mengubah citra DPR, terutama kepada kaum Milenial?

Yang ingin saya lakukan pertama adalah menghancurkan dulu gap wakil rakyat dengan konstituennya, yang kita lakukan ada e-budgeting dan revolusi industri. Karena di saat-saat seperti ini, kita bisa gunakan teknologi. Saya punya program namanya ‘Absensi rapat vlog’. ‘Kan sering terdengar anggota dewan selama satu tahun enggak pernah masuk kantor, nah kami ingin tunjukkan bagaimana absensinya. Jadi, misalnya ada 70 agenda rapat, kami tunjukkan ke masyarakat kehadirannya, tapi juga tidak boleh hanya tanda tangan, kami kasih lihat bekerja, dan ini harus dipublikasikan sehingga ada transparansi.

Kami juga pengin gunakan teknologi. Website DPR itu dicari teks penuh RUU KUHP saja enggak ketemu, pembahasan UU yang sedang dibahas enggak ada. Aplikasinya down terus. Padahal, dana yang dikucurkan untuk ini jangan disia-siakan karena bisa dikembangkan untuk menciptakan transparansi, dan pada akhirnya masyarakat bisa percaya.

Sejauh ini Anda pernah mendapat perlakuan kurang menyenangkan, seperti dianggap remeh karena masih muda misalnya?

Hillary Lasut yang masyarakat kenal adalah kombinasi anak muda, perempuan, dibesarkan daerah pinggiran, dari suku Minahasa dan ada keturunan Tionghoa. Jadi, dari seorang Hillary Lasut imagenya adalah kumpulan dari identitas minoritas. SARA kan sudah jadi makanan sehari-hari di semua negara. Tapi, hal itu tergantung dari kita sendiri, mau jadikan identitas kita itu sebagai suatu kelemahan atau kelebihan. Di masyarakat, kita tunjukkan Indonesia sudah berubah, tidak lagi memilih wakilnya dengan politik identitas tapi sesuai dengan kapasitas.

Dan, ujian mental Anda sudah dimulai ketika dihujani interupsi saat memimpin sidang Paripurna MPR...

Memang dengar-dengar interupsi di DPR itu hal yang normal, tapi sangat mengagetkan sekali melihat sekumpulan wakil rakyat itu kemudian sepertinya berusaha juga tampil di depan masyarakat, terkadang karena sedikit out of context. Dalam keadaan tertentu saya suka diberikan nasihat oleh Sekjen dan petinggi Nasdem, 'kamu harus bertindak tegas'. Sehingga, kami mencoba kalau anak muda bersikap tegas itu kayak gimana. Awal-awalnya saya nekat dulu, kami coba tegakkan aturan sesuai tatib (tata tertib), ternyata kalau ada aturan dengan tegas sebenarnya wakil rakyat ini bisa bersikap dengan baik.

Anggota DPR RI Abdul Wahab Dalimunthe dan Hillary Brigitta Lasut memimpin rapat gabungan pimpinan fraksi DPR dan DPD untuk memilih Pimpinan MPR 2019-2024 di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Sempat syok dengan kondisi tersebut?

Syok sih enggak, karena sering lihat di TV. Syukur-syukur tadi tidak ada yang lompat ke meja, nyolong palu dan sebagainya. Jadi seperti tadi, harusnya jauh lebih normal, seperti periode-periode kemarin. Masyarakat kaget wakil rakyat bisa seaktif itu. Tadi tidak ada yang anarkis atau kata-kata kasar, jadi sebenarnya masih bisa dikontrol.

Jangan-jangan sudah mempersiapkan diri memimpin sidang sehingga tidak syok, ya?

Jujur kalau mempersiapkan diri sebenarnya enggak, karena bukan saya yang bertugas untuk baca prosedur sidang. Karena sebenarnya aturannya ada dua, yang tertua dan termuda. Tapi karena seperti yang kita tahu di pelantikan anggota DPR yang tertua adalah Pak Sabam Sirait, pagi hari sebelum sidang sedikit gangguan kesehatan, agak lemah kondisi badannya, sehingga tidak dapat hadir.

Tadi juga sebenarnya deg-degan karena memang mendadak sekali, entah gimana tadi, mungkin juga sudah diatur oleh takdir. Di dalam hati memang kaget sekali (dihujani interupsi). Ini harusnya wakil rakyat, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang punya semangat tinggi untuk kepentingan rakyat, tetapi terkadang masih ada prioritaskan kepentingan pribadi juga.

Orang tua Anda adalah seorang politisi, adakah tudingan Anda mendompleng nama mereka?

Tidak ada cara apapun yang bisa memisahkan seorang Hillary dengan histori keluarganya. Kami sudah berusaha dengan berbagai macam cara tunjukkan prestasi, kami datang dengan latar belakang idealisme dan ilmu, tapi memang yang dibahas oleh masyarakat adalah latar belakang keluarga.

Kami memang punya privilege dengan latar belakang politik, tapi saya datang dengan politik gagasan, ide, dengan semangat restorasi untuk menciptakan Indonesia nasional, demokratis. Tapi kalau masyarakat tidak berikan kami kesempatan bahwa gagasan ini bisa diubah menjadi aksi nyata, maka akan sia-sia. Saya ingin sampaikan pesan, izinkan kami anak-anak muda, jangan hakimi kami dulu, ditunggulah prestasi kami, dan semoga masyarakat tidak akan kecewa.

Bagaimana dengan adanya tudingan Anda melakukan politik dinasti?

Orang lain sangat membanggakan anak dokter jadi dokter, anak polisi jadi polisi, atau anak petani meneruskan pertanian ayahnya. Tapi, ketika anak politisi jadi politisi juga dibilang politik dinasti, ini ‘kan enggak adil. Karena kita pengin jadi seperti orang yang menjadi role model kita. Kedekatan papa kepada masyarakat dibuktikan ketika dia bebas, dia datang ke Talaud, kami tidak punya uang dan kekuasaan, hanya mantan narapidana yang kembali ke masyarakat. Mencalonkan diri modal ngomong doang, berkomitmen, masyarakat percaya dan yakin bahwa keluarga kami tidak akan menipu rakyat, dan menang. Padahal, baru keluar dari penjara.

Ini membuktikan sebenarnya ketika kita ada hubungan emosional dengan masyarakat, dinamika politik apapun, rakyat akan menjadi pembela kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Menurut saya, itu bukan hal yang perlu permasalahkan. Kalau saya sebagai anak politis itu suatu kebangaan.

Ketika ayah Anda terjerat masalah hukum, bisa dijelaskan kondisinya saat itu?

Papa saya calonkan diri sebagai Gubernur, pada tahapan Pilkada, secara aturan tidak boleh ada yang ditahan, di Indonesia terjadi dua kali yaitu papa dan Ahok. Padahal, survey sudah sangat bagus ketika itu, tapi kami menyadari ada dinamika politik di dalamnya. Sampai saat ini, dia tidak pernah berhenti membuktikan kepada masyarakat dan keluarga bahwa dia tidak bersalah. Kenapa saya ingin berguna? Karena ini loh anak maling yang kalian bilang, ini anak tukang nyolong yang kalian bilang, anak penipu yang kalian bilang, bisa membangun lebih bersih dan idealis (menjadi anggota DPR) daripada kalian yang pernah mencemooh kami.

Sejauh mana sebenarnya peranan orang tua ketika menjalani masa kampanye kemarin?

Jadi, awalnya saya tidak disetujui terjun ke dunia politik karena papa masih menjadi ketua partai lain, dan yang mau mencalonkan diri di Nasdem itu sebenarnya mama. Akhirnya, setelah saya bujuk dan janji tidak akan mengecewakan masyarakat, berbuat terbaik, akhirnya mama mengalah. Awal kampanye sulit sekali ajak mereka, papa dan mama sudah lama vakum di dunia politik dan tahu kami pernah terjerat masalah hukum, sehingga untuk membawa mama dan papa ke kampanye bisa dua hasilnya, lebih banyak yang pro atau kontra. Peran terpenting dari mama dan papa adalah memberikan saya keberanian untuk terbiasa menghadapi tekanan politik.

Menurut laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Mei 2019, Anda memiliki harta kekayaan Rp 9,1 miliar. Benarkah?

Jadi, LHKPN sebenarnya laporan harta kekayaan seluruhnya. Saya jujur masukkan semuanya, padahal saya dengar teman-teman yang lain 'kamu masukin dikit-dikit saja, jadi enggak ketahuan asetnya yang mana'. Tapi. saya lahir dari keluarga dimana papa saya

pernah tersandung kasus hukum dan sampai sekarang dia coba menunjukkan dia tidak bersalah, sehingga saya ingin membuktikan bahwa saya suatu saat bisa membangun lebih bersih dari orang yang mencemooh kami sebagai anak maling dan sebagainya.

Akhirnya, saya memasukkan semuanya, rumah yang diwariskan dari zaman oma dan opa, karena kami ada banyak adopsi dan untuk menghindari masalah soal pembagiannya, itu sudah pakai nama pribadi saya. Tidak ada yang kami sembunyikan. Karena Rp 9,1 miliar itu sudah terdiri dari perusahaan, rumah, mobil, tas, jam tangan, iPhone. Baju harga lebih dari Rp 1 juta juga saya tulis semuanya.

Hillary Brigitta Lasut menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI termuda. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Dengan harta kekayaan menyentuh Rp 9,1 miliar, tapi Anda masih memakai mobil Low Cost Green Car (LCGC). Jangan-jangan ini sekadar untuk pencitraan?

Dengan Rp 9 miliar saja, misalnya harga rumah di Jakarta saja misalnya Rp 5 miliar, belum yang lain-lain, jadi jadi bisa kebayang duit saya sebenarnya ada berapa? Saya bukan orang bermasalah dengan naik apa saja. Itu mobil pun nyicil sendiri pakai duit jajan, sempet kerja dapat duit dan nyicil. Saya pakai saja, bangga juga bisa nyicil sendiri ‘kan? He he he. Semampunya saja, ngapain kita berlagak kaya tapi enggak punya. Saya pakai mobil itu bangga-bangga saja, malah sebelum naik mobil, saya ‘kan pengguna pakai ojek online. Santai saja orang bilang LCGC jadi pilihan, memang kenyataan begitu. Tapi sekarang sudah di DPR, sesekali pinjam mobil papa dan mama biar enggak terlalu dihina.

Anda akan masuk ke Komisi III nanti, bagaimana sikap Anda dengan RUU KUHP?

RUU KUHP salah satu permasalahan utama adalah tidak tersosialisasikan dengan baik teksnya secara penuh kepada masyarakat, belum lagi sulit diakses, sehingga kelompok atau prbadi yang mau mengkaji, tidak punya akses yang pada akhirnya masyarakat bertumpu kepada media sosial dan sebagian besar yang ditulis adalah provokatif. Akhirnya, kita tidak bisa melakukan penilaian yang objektif dan netral. Padahal, pasal-pasal ini sedikit sekali yang baru dicetuskan, sebagian besar merupakan adaptasi dari UU sebelumnya atau dari KUHP yang lama paling dimodifikasi sedikit. Momentum ini digunakan untuk kepentingan politik yang akhirnya terprovokasi.

Saya percaya itu yang demo hari pertama itu mahasiswa, tapi beberapa hari terakhir itu saya mencurigai ada orang-orang yang mempolitisir situasi panas ini untuk menciptakan kaos di Jakarta. Kalau kita jadi wakil rakyat, kita harus jeli melihat mana yang benar-benar merupakan aspirasi rakyat, mana yang ditunggangi politik,

Bagaimana dengan Revisi UU KPK?

Saya cuma pegang satu hal, sebenarnya ada azas berkata 'power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely'. Jadi, kalau kekuasaan itu sudah hampir cenderung korup, tapi kekuasaan yang absolut atau mutlak itu sudah pasti korup. Sehingga, kita ingin menciptakan atau menjaga KPK tidak korup, orang-orang di dalam tidak terpancing perjualbelikan kekuasaan, apa bedanya kita manusia di DPR dengan KPK, jangan sampai kalau tidak diberikan batasan KPK bisa terpancing melakukan hal itu. Ingat kata Bang Napi ‘kejahatan terjadi bukan karena ada niat, tetapi juga kesempatan’.

Sebenarnya UU ini menutup kesempatan KPK diawasi. Presiden dan DPR diawasi, kenapa KPK tidak? Profesor yang mencanangkan UU KPK mengakui sebenarnya waktu itu mengabaikan hak asasi manusia, abaikan hukum pidana, itu tidak bisa ditoleransi, sehingga fokus ke arah cari UU bisa memperkokoh tapi tidak melemahkan.

Hillary Brigitta Lasut menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI termuda. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Sepertinya ada perbedaan anggapan antara masyarakat dengan dewan menyikapi RUU KPK...

Dari sisi ini, banyak yang meminta Perppu KPK dikeluarkan, menurut saya pemerintah tidak boleh terlalu gegabah mengeluarkan Perppu. Kita lihat kondisi politik sangat panas, kita bisa dengan jelas mendeteksi bahwa jangan sampai ada kepentingan politik di dalamnya, mereka tahu ini tidak melemahkan, KPK fokus kepada pemberantasan korupsi secara substansial.

Sekarang ‘kan banyak yang kena OTT (Operasi Tangkap Tangan), tapi kita tidak periksa latar belakangnya, padahal putusan MK tahun 2015 atau 2016, kasus korupsi harus menghitung actual lost-nya, tapi kalau KPK aturan UU itu bisa dinomor duakan, nah tidak boleh ada yang diberikan kekuasaan sebesar ini.