Wiranto Bantah Tokoh Papua yang Temui Jokowi Punya Kepentingan Pribadi

13 September 2019 22:37 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menko Polhukam Wiranto. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menko Polhukam Wiranto. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Gubernur Papua Lukas Enembe menyebut tokoh Papua yang menghadap Presiden Jokowi memiliki kepentingan pribadi. Hal tersebut pun ditampik Menkopolhukam Wiranto.
ADVERTISEMENT
Wiranto menyampaikan 61 tokoh Papua yang menyambangi Istana Kepresidenan murni datang untuk menyampaikan aspirasi rakyat Papua. Menurutnya tak ada kepentingan pribadi, apalagi mencari jabatan dan uang.
"Yang perlu saya sampaikan adalah tentang dialog antara Presiden Jokowi dan 61 tokoh Papua dan Papua Barat di istana. Kemudian ada reaksi dari Gubernur Papua, bahwa dia tidak diberitahu, dia tidak tahu dan sebagainya, para tokoh ini tidak melapor kepada gubernur disuruh menghadap presiden, dan beliau mengatakan bahwa ini tokoh-tokoh yang hanya cari jabatan, cari uang," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jumat (13/9).
Dia menegaskan, 61 tokoh yang hadir ke Istana merupakan tokoh Papua yang telah disaring sebagai wakil rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasinya. Sehingga, dia menegaskan, tudingan Lucas tidaklah tepat.
ADVERTISEMENT
"Saya kira pernyataan ini tidak benar. Tokoh-tokoh ini, 61 tokoh sudah di saring betul bahwa mereka betul-betul tokoh masyarakat, tokoh adat. Saya juga hadir di sana, dan saya juga yakin bahwa tidak ada satu kalimat pun yang mengisyaratkan kalau mereka minta jabatan, minta uang. Enggak ada," tegas Wiranto.
"Tapi, semata-mata menyampaikan aspirasi dari masyarakat adat di Papua dan Papua barat kepada presiden untuk mendapatkan perhatian," kata dia.
Salah satu aspirasi para tokoh Papua ke Jokowi yakni adanya pemekaran daerah. Dalam pertemuan itu, kata dia, Jokowi telah setuju menambah provinsi Papua menjadi 4.
"Kemarin sudah disampaikan tapi saya ulangi saja. Adanya permintaan untuk, pemekaran bukan pemekaran tetapi membangun kembali tambahan provinsi. Presiden langsung mengiyakan, karena memang UU yang sudah ada, mengisyaratkan bahwa Papua dan Papua Barat itu harus ada 4 provinsi," jelasnya.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe, menyebut sekelompok tokoh Papua yang bertemu Jokowi di Istana Negara di Jakarta, Selasa (10/9), hanyalah orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi.