Wiranto Beberkan Alasan Konpers Rusuh 22 Mei di Kemenko Polhukam

Menkopolhukam, Wiranto di Kemenkopolhukam, Kamis (13/6). Foto: Maulana Ramadha/kumparan

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menanggapi kritik Komnas HAM soal lokasi konferensi pers pengungkapan kasus kerusuhan 22 Mei. Komnas HAM merasa seharusnya konferensi pers itu di kantor polisi, bukan di Kemenko Polhukam.

Wiranto merasa tidak ada yang salah soal berlangsungnya konferensi pers soal kerusuhan 22 Mei di kantornya. Pasalnya, penanganan kerusuhan itu melibatkan banyak institusi pemerintah, bukan hanya Polri.

"Karena menyangkut kegiatan TNI, kegiatan Polri, kegiatan kementerian lainnya, Kominfo, masak nanti masing-masing mengumumkan, kan enggak bisa. Maka untuk pengumumannya, media centre-nya ditempatkan di Kemenkopolhukam," kata Wiranto di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

Ia menambahkan, salah satu tugas Kemenkopolhukam adalah mensinkronasikan lembaga dan institusi yang berada di bawah koordinasinya.

"Salah satu peran Kemenkopolhukam adalah harmonisasi, sinkronisasi, dan pengendalian dari kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenkopolhukam. Jadi tidak ada salahnya," jelas Wiranto.

Meski begitu, Mantan Panglima ABRI era Soeharto ini, tetap berterima kasih atas kritik-kritik yang disampaikan kepadanya.

"Tapi ya tidak apa-apa dikritik, dikritik boleh, dikritik itu membangun. Saya terima kasih untuk dikritik, tapi saya jelaskan ini bukan suatu yang mengada-ada," tuturnya.

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengkritik keputusan Polri yang kerap menggelar konferensi pers terkait kerusuhan 22 Mei di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta.

Choirul beranggapan lokasi tersebut bisa menimbulkan banyak pandangan dari berbagai pihak. Choirul khawatir, pengungkapan kasus 22 Mei dikaitkan ke ranah politik, bukan penegakan hukum.

"Alangkah baiknya Polri menyampaikan keterangan ini semua di Kantor Polri. Mengapa? Karena apapun, pasti framing-nya politik, bukan penegakan hukum. Jika di Kantor Polri, frame yang digunakan jelas. Kalau semuanya dinarasikan di Kantor Kemenkopolhukam, jangan salahkan masyarakat tak menaruh kepercayaan bahwa Polri mengungkap framing politik,” tutur Choirul kepada kumparan, Rabu (12/6).