Wiranto: Kami Tahu yang Dorong Kekacauan di Papua, Saya Minta Hentikan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan situasi di Papua. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Menkopolhukam Wiranto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia selama ini mengetahui pihak-pihak yang menunggangi tindakan aksi kerusuhan yang terjadi di tanah Papua. Meski mengetahui, Wiranto menegaskan pemerintah tidak akan mengungkap siapa saja aktor di balik kerusuhan di Papua.

"Kita tahu. Saya tidak sebutkan namun saya minta dihentikan karena sangat merugikan kepentingan nasional," ujar Wiranto usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jumat (30/8) malam.

Wiranto mengatakan, informasi soal pihak yang memanfaatkan situasi di Papua sudah dilaporkan langsung oleh Kapolri Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan.

"Pada saat kami terima laporan dari Kapolri dan KaBIN, memang kerusuhan ini ada yang ngomporin dan provokasi. Ada yang sengaja untuk mendorong terjadi kekacauan," lanjut Wiranto.

Lebih lanjut, Wiranto mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar kondisi yang panas berangsur pulih. Misalnya, pemerintah sudah menemui tokoh Papua, baik tokoh nasional, tokoh pemuda hingga anggota DPR dan DPRD Papua.

"Kita tidak saling salah menyalahkan tapi kita bicara solusi dan pulihkan situasi sehingga dialog bisa dilakukan," ujar Wiranto.

Presiden Joko Widodo (keempat kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kiri) memimpin rapat terbatas terkait perkembangan terkini Papua dan Papua Barat di ruang kerja Presiden, Istana Merdeka, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

"Tidak mungkin dialog saat masih rusuh. Maka rusuh, tenang dulu, baru dialog," lanjut Wiranto.

Dalam dialog dengan tokoh Papua, Wiranto menjelaskan bahwa opsi referendum tidak dibahas. Sebab, NKRI sudah tak bisa diganggu gugat.

"Dan dialog salah satu kesepakatan kita tidak bicara referendum, tidak bicara kemerdekaan. NKRI harga mati. Keputusan PBB bahwa Papua dan Papua Barat bagian NKRI," tutup Wiranto.