Wiranto soal Status Gempa Lombok: Bantuan dari Pusat Sudah Luar Biasa

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Ham, Wiranto, sedang menjawab pertanyaan wartawan di acara serasehan nasional. (Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan)

Pemerintah tetap bersikeras gempa Lombok, NTB, bukan bencana nasional. Menanggapi hal ini, Menkopolhukam Wiranto meminta masyarakat untuk tidak berpolemik soal status bencana Lombok.

Wiranto menyebut, meski pemerintah tidak menetapkan gempa Lombok sebagai bencana nasional, pemerintah pusat terus memberikan bantuan kepada NTB.

"Tentu dipertimbangkan oleh pemerintah dengan keuntungan dan kerugiannya. Dengan segala pertimbangan bahwa itu bisa ditangani dengan tuntas. Tapi sampai sekarang ini kan Pak TGB (Tuan Guru Bajang Zainul Majdi) juga sampaikan, dengan status seperti ini, bantuan dari pusat sudah sangat luar biasa," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/8).

Wiranto memastikan pemerintah pusat akan memberikan bantuan. Sehingga ia meminta masyarakat untuk tidak mempersoalkan soal status bencana di Lombok.

"Dia juga tahu pemerintah pusat walaupun tidak bencana nasional, terus berpangku tangan. Pernyataan itu saja yang berbeda tapi bantuan pemerintah sungguh sangat banyak, dan diakui pemerintah di sana. Jangan dipolemikkan masalah ini," tuturnya.

Wiranto kemudian menjelaskan syarat-syarat sebuah bencana baru bisa ditetapkan sebagai bencana nasional. Salah satunya adalah terjadinya kelumpuhan total di daerah itu.

"Masalah besarnya kerugian, bencana, kelumpuhan pemda. dulu di Aceh, memang nasional segera, karena pemda nyaris lumpuh. Gedung ambruk, pejabat jadi korban, lumpuh. tapi NTB, waktu saya di sana, kelumpuhan cuma sesaat," jelasnya.

Selain itu, Wiranto menyebut setelah satgas yang ia pimpin mengambil alih untuk menangani gempa Lombok, pemulihan berlangsung cepat.

"Ada pemulihan dari fungsi pemda, silakan kita dampingi dan perkuat. Jalan sampai sekarang," bebernya.

Saat ini Wiranto menegaskan Instruksi Presiden (Inpres) soal penanganan bencana masih berada di meja presiden. Wiranto mengungkapkan dirinya tak mengetahui apa sudah ditandatangani Presiden Jokowi atau belum.

"Nanti, tanyakan ke Menseskab. Nanti kita lihat. Belum-belum kok sudah ditanya," pungkasnya.