Yasonna Minta Pemprov DKI Ikut Tangani Pencari Suaka di Kalideres
PerbesarADVERTISEMENT
Sebanyak 70 orang pencari suaka masih terlantar di trotoar depan Rumah Detensi Imigrasi, Kalideres, Jakarta Barat. Mereka terlantar lantaran Rumah Detensi Imigrasi tak bisa lagi menampung para pencari suaka tersebut.
ADVERTISEMENT
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyesalkan tidak ada keterlibatan Pemprov DKI untuk ikut menangani para pencari suaka yang terlantar.
"Detensi kami kan terbatas, tidak cukup untuk menampung yang sangat besar jumlahnya. Maka dalam Perpres Nomor 125, seharusnya Pemda juga ikut bertanggungjawab. Kami tidak punya resources," tutur Yasonna, di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/1).
Yasonna menyebut saat ini Kemenkumham lebih memprioritaskan pembangunan kantor imigrasi dibanding menambah Rumah Detensi. Sebab, jumlah kantor imigrasi di Indonesia hanya 125 dari 500 kabupaten yang ada.
"Jadi, satu kantor imigrasi ada yang melayani empat kabupaten. Lebih bagus uang kita, kita gunakan untuk membuat kantor imigrasi gitu," ucapnya.
PerbesarYasonna mengaku, membludaknya jumlah para pencari suaka itu menjadi dilema. Sebab, dalam hukum internasional disebutkan, para pencari suaka tersebut tak boleh diusir.
ADVERTISEMENT
"Tapi di saat yang sama di beberapa daerah ini sudah menjadi beban. Yang menjadi keberatan dan menolak gitu ada juga kecemburuan sosial di masyarakat kita," ucap dia.
Sementara itu, Dirjen Imigrasi Ronny F. Sompie menjelaskan, jumlah Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia saat ini berjumlah 13. "Yang terbesar di Riau dan Tanjungpinang, hanya bisa menampung 400 orang," imbuh Ronny.
Sebelumnya, terdapat 400 pencari suaka tinggal di rumah Detensi Kalideres, karena penampungan terbatas, maka tak semua yang bisa tinggal di rumah tersebut. Menurut data UNHCR hingga Mei 2017, ada 14.500 pencari suaka di Indonesia dari 52 negara, lebih dari setengah pencari suaka berasal dari Afghanistan.
