Yenny Wahid: Petinggi NU Jangan Terjebak Retorika Tuntut Kursi Kabinet

Yenny Wahid di acara Kartini Antikorupsi 2019, di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (26/4). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Wacana menempatkan perwakilan kader NU di kabinet pemerintahan Jokowi ke depan turut membuat putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, ikut berkomentar.

Menurutnya, meski baru sebatas wacana, seharusnya tak membuat para petinggi NU untuk menuntut jatah tersebut. Apalagi dengan menghubungkan peran masing-masing kader NU dalam pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

"Saya juga mengimbau pada petinggi-petinggi NU untuk tidak terjebak pada retorika seolah-seolah dipahami kita menuntut kursi kabinet dan sebagainya," kata Yenny di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu ( 10/7).

Yenny menegaskan tidak seharusnya NU berpolitik praktis, apalagi dengan menuntut jatah menteri. Ia meminta kader NU untuk menyerahkan segala keputusan kepada Jokowi. Yang terpenting, kata dia, aspirasi dari warga NU dapat diterima dengan baik oleh Jokowi.

"NU sesuai khitah NU tidak boleh berpolitik praktis, artinya kita menghindari seolah-olah NU menuntut, ada retorika seolah-olah NU menuntut kursi kabinet, ada kursi dialokasikan untuk NU, tidak," jelasnya.

"Bahwa kita berharap aspirasi warga NU didengar oleh pemerintah, ya pasti, pasti, tentu. Nah tetapi tidak kemudian dengan cara bagi-bagi kursi, seolah menuntut kursi, tidak seperti itu," lanjutnya.

Namun, jika pada akhirnya nanti Jokowi menunjuk kader NU sebagai menteri, maka dapat diartikan sebagai representasi sebagian besar umat di Indonesia. Selama ini, peran NU dianggap mampu memberikan masukan-masukan yang konstruktif dan kritik yang membangun pemerintah.

"Artinya ketika kader NU ditunjuk di kabinet, artinya itu jadi representasi dari sejumlah sebagian besar umat di Indonesia, atau warga negara Indonesia," ujarnya.

"Peran yang harus dijalankan oleh NU itu adalah peran yang sinergis dengan pemerintah, melakukan memberikan masukan-masukan yang konstruktif, ketika ada kritik pun kritik yang membangun. Artinya ketika pemerintahannya siapa pun NU harus mampu bekerja sama dan mampu menjaga jarak yang sehat," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj juga menyatakan siap jika kadernya ditunjuk menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Ia menyebut kadernya siap jika diberi amanat untuk bekerja bersama Jokowi.

"Kita kalau diminta, ya, siap. Berapa saja yang dibutuhkan. Insyallah ada semua," kata Said Aqil.