Menteri ESDM: PLN Kurang Kreatif Dorong Program Kendaraan Listrik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, di Pameran Hari Listrik Nasional, Jakarta, Rabu (9/10). Foto: Bagas Putra Riyadhana

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, mendesak Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar memaksimalkan perannya mendukung program kendaraan listrik. Jonan menilai selama ini direksi PLN kurang kreatif mendorong program kendaraan listrik.

"Gaji direksi BUMN 30 kali lipat dari menteri, masa kerjanya kurang maksimal dibanding saya," kata Jonan, dalam sambutannya pada Acara Pameran Hari Listrik Nasional ke-74 di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu (9/10).

Padahal, lanjut Jonan, kendaraan listrik bila penggunaannya dimaksimalkan dapat memiliki sejumlah dampak positif. Emisi gas buang dapat berkurang, dengan semakin banyaknya masyarakat yang beralih ke kendaraan listrik.

"Emisi gas buang kendaraan bermotor bisa berkurang, karena kita lebih bisa mengaturnya dari pembangkit listrik, khususnya energi batu bara yang enam puluh persen jadi energi kita," ujar Jonan.

Polusi dari kendaraan bermotor berkurang sehingga kualitas udara menjadi lebih sehat. "Langit menjadi lebih bersih, biaya kesehatan masyarakat pun mengecil," ucap Jonan.

Menurut Jonan, kendaraan listrik juga dapat menekan angka impor energi minyak. Hal ini berpengaruh terhadap defisit neraca perdagangan yang tidak semakin melebar.

Sejauh ini, program PLN untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik, yaitu diskon 30 persen. Insentif itu diberikan khusus bagi pelanggan yang men-charge kendaraan listrik, baik mobil listrik maupun motor listrik, mulai pukul 22.00 WIB hingga 04.00 WIB.

Program ini berlaku secara nasional, dan sudah mulai berlaku 1 September 2019. Kemudian, badan usaha milik negara tersebut, menganggarkan Rp 1 miliar untuk pembangunan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) jenis fast charging, di 3 tempat yang ada di Jakarta.

Upaya PLN lainnya, mereka punya rencana untuk memasang ultra-charging di sekitaran Monumen Nasional, dan sedang berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta. Dan terakhir, mereka membuka peluang bisnis bagi pihak swasta yang ingin membuka Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Skemanya melalui dua konsep bisnis, yaitu Company Owned Company Operated (COCO) dan Partner Owned Partner Operated (POPO). Ini diharapkan semakin memperbanyak stasiun pengisian, sehingga masyarakat terdorong untuk membeli kendaraan listrik.

Bila itu dianggap masih kurang, semoga akan ada terobosan baru lagi dari PLN ke depannya.