BNPB Rekomendasikan Kalimantan Jadi Lokasi Pemindahan Ibu Kota

Kapusdatin Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho saat Konferensi pers penanggulangan bencana BNPB di Gedung BNPB, Jakarta. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana ikut buka suara soal rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota Indonesia. Saat ini rencana pemindahan ibu kota tersebut sedang dalam proses pengkajian lebih dalam oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kepala Pusat Data Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan BNPB telah membantu memberikan rekomendasi kepada Bappenas terkait wilayah yang akan menjadi lokasi pemindahan ibu kota.

Sutopo mengungkapkan, ada tiga lokasi strategis yang layak untuk jadi provinsi daerah khusus ibu kota, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Dia menjelaskan tiga daerah di Kalimantan itu minim dengan risiko bencana sehingga sesuai dengan kriteria ibu kota yang diharapkan. Ketiga daerah tersebut minim risiko gempa bumi, banjir di musim penghujan, erupsi gunung berapi, hingga erosi.

"Tiga wilayah ini memang yang paling aman dan memang rawan bencana," kata Sutopo saat ditemui dalam acara Konferensi Pers BNPB di Jakarta, Selasa (30/4).

Kapusdatin Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho saat Konferensi pers penanggulangan bencana BNPB di Gedung BNPB, Jakarta. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Terkait adanya potensi kebakaran hutan di Kalimantan, Sutopo mengatakan kejadian kebakaran hutan dapat ditangani lebih ketat oleh pemerintah bila Kalimantan dijadikan lokasi ibu kota.

"Pasti bisa ditangani, kegiatan-kegiatan preventif (pencegahan) terkait kebakaran hutan juga pasti akan dikendalikan. Apalagi lokasinya di pusat kota," ujar Sutopo.

Sutopo menambahkan, saat ini rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota masih perlu dikaji lebih dalam oleh Bappenas, sampai ada kesimpulan soal penentuan lokasinya. Selain perlu mengkaji persoalan letak lokasi, Bappenas juga perlu mengestimasi secara lebih rinci biaya yang harus digelontorkan untuk proses pemindahan ibu kota ini karena harus membangun banyak infrastruktur baru.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro telah mengungkapkan estimasi biaya sementara untuk proses pemindahan ibu kota. "Estimasi besarnya pembiayaan di mana skenario satu, diperkirakan akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau 33 miliar dolar AS," kata Bambang di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/4).