Peneliti IPB Ajukan Solusi agar Indonesia Bisa Berdaulat Pangan

Beras impor dari Vietnam di Pelabuhan Tenau (Foto: ANTARA FOTO/Kornelis Kaha)

Dua peneliti sekaligus pengajar di Institut Pertanian Bogor (IPB) berpendapat Indonesia belumlah berdaulat pangan. Hal ini dilihat dari kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah Indonesia tahun ini.

Prima Gandhi SP, M.Si, staf pengajar di Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB mengatakan, selama masih ada impor, kita belum berdaulat pangan. Menurutnya, kebijakan-kebijakan pemerintah belum menjadikan isu pangan sebagai prioritas.

“Buktinya saja, di tahun politik seperti saat ini, tidak banyak bakal calon yang menjual isu pertanian sebagai visi dan misi mereka,” ujar Prima dalam acara seminar bertajuk ‘Kedaulatan Pangan, Capaian Konkret atau Spekulasi?’ di Ruang Kuliah Pinus Fakultas Pertanian IPB, Rabu (21/3), sebagaimana kumparan kutip dari siaran pers IPB.

Diskusi ‘Kedaulatan Pangan' di IPB (Foto: Dok. IPB)

Prima menekankan, tercapainya kedaulatan pangan adalah tanggung jawab bersama. IPB misalnya, juga dapat memberikan kontribusi untuk mengatasi permasalahan pangan Indonesia.

“Mahasiswa IPB (misalnya) dapat mendukung diversifikasi pangan dengan lebih dahulu berdaulat pangan di kampus. Seluruh departemen dapat bekerja sama untuk membuat alternatif pangan pengganti karbohidrat selain beras dan menyediakan berbagai komoditas pertanian lainnya,” paparnya.

Ia menuturkan, mahasiswa pertanian IPB dapat berkontribusi dengan menciptakan image yang baik untuk petani-petani masa depan agar pertanian di Indonesia tetap ada di zaman modern mendatang. Selain itu, mahasiswa juga dapat bekerja sama dengan desa-desa terpencil untuk menciptakan diversifikasi pangan yang terpadu.

3 Negara Pemasok Beras Nusantara. (Foto: Lidwina Win Hadi/kumparan)

Prof. Dr. Ir. Hasjim Bintoro, M.Agr selaku guru besar Fakultas Pertanian IPB juga memiliki pendapat yang senada dengan Prima. Pria yang telah mengabdi puluhan tahun di Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB itu mengatakan kedaulatan pangan di Indonesia hanyalah sebuah mimpi jika Indonesia masih terus bergantung pada komoditas beras.

“Jika kedaulatan pangan hanya bergantung pada beras, ya mimpi. Tapi apabila kedaulatan pangan artinya keanekaragaman, itu pasti. Indonesia sangat potensial dengan komoditas sagu. Indonesia menduduki peringkat pertama di dunia yang memiliki area sagu terbesar, 90 persennya terdapat di Papua. Saya yakin, jika orang Indonesia mau mengganti beras menjadi sagu, permasalahan pangan dapat diatasi dengan satu hektare sagu,” jelas Bintoro yang selama ini juga dikenal sebagai peneliti sagu.

Kedua peneliti IPB itu sepakat, keputusan pemerintah untuk melaksanakan impor beras tahun ini membuktikan bahwa kedaulatan pangan di negeri ini hanya sebuah spekulasi. Menurut mereka, pemerintah harus segera mengganti komoditas beras dengan alternatif pangan lainnya, seperti sagu, jagung, singkong, dan lainnya.

Sejak dulu kala Indonesia memiliki keanekaragaman pangan lokal yang tinggi. Tentunya teramat sayang jika potensi ini tidak digali dan dimanfaatkan secara maksimal.