Polemik Calon Tunggal Ketua Umum KONI

Logo KONI Foto: Wikimedia Commons

Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Pemilihan Umum Ketua KONI Pusat sudah melakukan verifikasi dan validasi kepada calon Ketua Umum KONI. Cuma dua nama yang akhirnya maju dalam proses tersebut, yaitu Muddai Madang dan Marciano Norman.

Awalnya, ada tiga sosok yang mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum KONI. Selain Muddai dan Marciano, masih ada nama Hendardji Soepandji yang ikut mengambil formulir pendaftaran. Namun, Hendardji dianggap mundur dari pertarungan lantaran tak mengembalikan formulir hingga batas waktu 21 Juni.

Kembali ke pertempuran Muddai dan Marciano, usai validasi dan verifikasi, polemik muncul. Muddai Madang gagal lolos lantaran tak memenuhi persyaratan dukungan minimal.

TPP menyebut syarat minimal yang dimaksud ialah mendapat dukungan 10 KONI Provinsi dan 21 cabang olahraga (cabor). Sementara, Muddai hanya memperoleh dukungan dari 8 KONI Provinsi dan 25 cabor.

Muddai Madang, salah satu calon ketua umum KONI. Foto: Alan Kusuma/kumparan

Alhasil, Marciano melaju sebagai calon tunggal. Namun, keputusan TPP mendapat penolakan dari tim pemenangan Muddai.

“Kami menolak calon tunggal Ketum KONI Pusat. Seharusnya hasil verifikasi dan validasi TPP dilaporkan di Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) nanti. Jadi, rapat pleno yang memutuskan itu karena dihadiri 2/3 jumlah anggota. Jangan kemudian hasil TPP dianggap final," ujar Ganjar Razuni—wakil tim pemenangan Muddai—di kantor Kemenpora.

Dengan kata lain, tim pemenangan Muddai tak menginginkan pemilihan pada 2 Juli mendatang dimenangi Marciano secara aklamasi. Ganjar lebih lanjut menuturkan bahwa pihaknya tetap memperjuangkan ada calon sekurang-kurangnya dua.

"Kami akan memperjuangkan saat Musornaslub. Kami akan mengusulkan agar Bapak Muddai bisa diloloskan. Terlepas siapa yang akan dipilih dan menang nanti saat Musornaslub, hal itu tidak masalah. Kami hanya ingin agar pemilihan nanti tidak aklamasi. Kami ingin ada proses demokratis,” ujarnya.

Sementara, kubu Marciano tengah anteng-anteng saja. Pasalnya, TPP menyebut sang purnawirawan TNI itu mengantongi 26 dukungan KONI Provinsi dan 37 dari cabor serta badan fungsional.

Marciano Norman, calon Ketum KONI. Foto: Wikimedia Commons

Marciano juga dianggap telah memenuhi persyaratan yang ada dalam Keputusan Rapat Anggota KONI Tahun 2019 dan sesuai Pasal 32 ayat 5 huruf (g) Anggaran Dasar KONI serta Keputusan Ketua umum KONI Pusat Nomor 4B.

Salah satu pendukung Marciano, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI), mengungkapkan bahwa mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu di atas kertas sudah menang.

“Soal pencalonan ini sudah ada aturan yang dibuat. Bahkan, aturan itu sudah disosialisasikan sejak lama. Jadi, tidak ada alasan lagi. Kalau sampai seorang calon tidak bisa memenuhi syarat minimal itu, maka dia kurang siap atau bisa saja persiapannya tidak matang,” tutur Peter Layardi, Ketua Umum PTMSI.

Kesuksesan Marciano melewati tahap verifikasi dan validasi, menurut Peter, tak lepas dari pendekatan ke pemilik suara yang dilakukan sejak lama. Peter menuturkan kemenangan Marciano secara aklamasi itu sah berkat upaya keras sebelum pemilihan.

“Beliau melakukan lobi sejak lama. Itu bukti keseriusan beliau. Tak heran kalau dukungan dari KONI Provinsi dan pengurus cabor berdatangan sebagai bentuk kepercayaan sekaligus buah kerja keras beliau. Jadi, ini sah saja ada calon tunggal. Jangan sampai ada usaha-usaha untuk menggagalkan atau mengubah aturan yang sudah disepakati dan dibuat sebelumnya,” ujar Peter.

Para atlet tenis meja Indonesia sedang berlaga. Foto: Sandi Firdaus/kumparan

Pendukung Marciano lain, Hafil Fuddin (Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Kurash Indonesia), kembali menekankan soal peraturan. Menurutnya, pelanggaran terhadap peraturan akan berdampak kepada olahraga nasional ke depan.

“Peraturan sudah disepakati bersama ‘kan. Mari kita taati aturan yang ada. Kalau sampai aturan dilanggar maka ke depan pasti akan ada gangguan-gangguan lagi. Tidak baik bagi olahraga nasional,” kata Hafil.

Di tengah panasnya polemik caketum KONI Pusat, Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (Bapomi) memilih bersikap netral. Edi Nurinda—Wakil Sekjen Bapomi—hanya menyatakan mendukung Musornaslub KONI Pusat agar berjalan baik, jujur, fair, serta sesuai aturan.

“Pada prinsipnya kami ini netral meskipun kami juga punya hak suara di Musornaslub nanti. Kami adalah organisasi fungsional yang notabene perwakilan dari pemerintah. Siapa pun yang terpilih nanti tentu akan kami dukung. Intinya seperti itu. Terpenting, ketua nanti bisa memajukan pembinaan olahraga nasional,” tutur Edi.

Musornaslub KONI Pusat akan digelar di Hotel Sultan, Jakarta, pada 2 Juli. Pemilik suara dalam pemilihan nanti terdiri dari 34 KONI Provinsi dan 67 cabor.