DPR Buka Opsi Minta Kominfo Blokir Facebook

VP Pub. Policy Facebook Asia Pasific Simon Miller. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Facebook Indonesia dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengindahkan permintaan pemerintah Indonesia terkait hasil audit data pengguna dari Indonesia yang disalahgunakan oleh Cambridge Analytica untuk memenangkan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat tahun 2016.

Komisi I DPR menilai sikap Facebook menunda-nunda pemberian hasil audit investigasi tersebut terlalu menganggap enteng permintaan pemerintah. Mereka menganggap Facebook tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan data 1 juta pengguna di Indonesia.

"Saya ditelepon Bapak Rudiantara Menkominfo, mana hasil audit. Kalau pemerintah minta tuh jangan dianggap enteng," tegas Evita Nursanty, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP.

Dengan jumlah lebih dari 1 juta pengguna Facebook di Indonesia yang menjadi korban penyalahgunaan data oleh Cambridge Analytica, membuat Indonesia menempati peringkat ketiga negara yang terkena dampak skandal Facebook dengan Cambridge Analytica. DPR menilai Facebook sama sekali tidak menganggap serius angka 1 juta tersebut.

Jika permintaan hasil audit investigasi tidak juga diberikan kepada pemerintah, maka DPR akan memberikan rujukan kepada pemerintah untuk melakukan blokir sementara atau moratorium pada operasional Facebook di Indonesia.

Kebijakan Publik Facebook INA, Ruben Hattari. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Manajemen Facebook di kantor pusat memang berjanji untuk melakukan audit terkait aplikasi pihak ketiga yang menyalahgunakan data pengguna. Namun, sampai saat ini, belum diketahui pasti kapan hasil audit ini akan keluar.

Ruben Hattari, Head of Public Policy Facebook Indonesia, berjanji untuk berkoordinasi dengan manajemen regional Facebook dan ia meminta waktu untuk mendiskusikan kondisi di Indonesia ini dengan para kolega.

Dia menyampaikan permintaan maaf Facebook terkait penyalahgunaan kepercayaan pada data pribadi pengguna. "Ini komitmen kami untuk menanggulangi dan mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat Indonesia untuk menggunakan Facebook," kata Ruben.

Opsi Moratorium untuk Facebook

Dalam pertemuan kali ini, Komisi I menilai kehadiran Facebook sekadar memberikan pernyataan belaka, tetapi tidak menyertakan dokumen pendukung yang konkret.

Karena belum ada hasil pasti, Wakil Komisi I DPR Meutya Hafid, mengusulkan agar pemerintah melakukan pemblokiran sementara atau moratorium sampai Facebook ada komitmen mengungkap hasil audit dan komitmen untuk berbenah.

Roy Suryo dan Meutya Hafid. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Sebelumnya, pemerintah pernah melakukan moratorium kepada aplikasi pesan Telegram karena telah melanggar aturan, hingga akhirnya Telegram membuat komitmen dan memperbaiki platform-nya.

"Kita memberikan waktu untuk perbaikan, tapi moratorium bukan hal yang tabu. Opsi itu harus dibuka oleh pemerintah untuk mempertimbangkan moratorium," kata Meutya Hafid, Wakil Komisi I DPR RI.

"Kita pernah melakukan hal yang sama terhadap Telegram, kemudian Telegram melakukan komitmen-komitmen, kenapa tidak bisa melakukan kepada Facebook kalau Facebook dinilai belum bisa memberikan komitmen?" lanjut Meutya.

RDP Komisi I DPR RI dengan Facebook Asia Pasific. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Meutia lebih lanjut mengusulkan agar DPR memberikan waktu sebulan kepada Facebook untuk memberikan hasil audit tersebut. Waktu penyerahakan dokumen itu harus dikejar untuk menghindari penyalahgunaan lebih lanjut dalam Pilkada yang akan digelar di Indonesia.

Facebook mengungkapkan data bahwa ada 748 ribu pengguna di Indonesia yang menginstal alpikasi pihak ketiga This Is Your Digital Life yang menjadi wadah pengumpulan data pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica. Aplikasi This Is Your Digital Life ini dibuat oleh peneliti Cambridge University, bernama Aleksandr Kogan, yang kemudian memberikan data pengguna Facebook itu kepada Cambridge Analytica.

Konsultan politik asal Inggris itu kemudian memanfaatkan data seperti like, location, tanggal lahir pengguna, untuk menargetkan iklan politik yang bertujuan meningkatkan reputasi Donald Trump dan menjatuhkan lawan politik.