Kominfo Cabut Blokir Internet di Jayapura Secara Bertahap

Aliansi Mahasiswa Papua Se-Jabodetabek menggelar aksi damai di Gedung Juang 45, Jumat (6/9). Foto: Dwi/Kumparan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuka blokir internet di Jayapura secara bertahap, mulai Jumat (13/9) pukul 16.00 WIT. Lebih dari 85 persen titik wilayah di Kabupaten dan Kota Jayapura kini kembali menerima jaringan internet, setelah situasi di sekitarnya dinilai pemerintah sudah kondusif.

Plt. Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu mengatakan, saat ini masih ada 15 persen titik di kedua wilayah tersebut yang belum dibuka blokir internetnya. Pemerintah masih memantau tingkat keamanan di sana dalam waktu satu atau dua hari ke depan.

Belum dipastikan kapan semua wilayah Jayapura akan benar-benar bisa mendapatkan akses internet sepenuhnya.

“Lebih dari 85 persen sites/titik di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura dibuka layanan data internet setelah mempertimbangkan situasi dan kondisi keamanan di dua wilayah di Provinsi Papua tersebut yang berangsur-angsur kondusif seperti sedia kala,” ucapnya dalam siaran pers yang diterima kumparan, Jumat (13/9).

Fedinandus Setu, Plt. Kepala Biro Humas Kominfo Foto: Bianda Ludwianto/kumparan

Sebelumnya, Kominfo mengungkap sudah mencabut blokir di 27 kabupaten dari total 29 kabutan/kota di wilayah Papua yang dibatasi akses internet secara bertahap. Kini, seluruh wilayah di Papua Barat sudah dapat mengakses internet seperti sediakala setelah sempat mengalami pembatasan internet yang terjadi pada 21 Agustus 2019.

“Sebanyak 27 kabupaten yang sudah dibuka kembali layanan data internet secara keseluruhan adalah Kabupaten Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak Numfor, Yapen, Sarmi, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nabire, Jayawijaya dan Mimika,” jelas Ferdinandus.

Adapun pembukaan akses internet kembali di Papua dan Papua Barat ini karena melihat tren sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi terus menunjukkan tren menurun sejak 31 Agustus 2019. Sebaran hoaks terkait isu kerusuhan Papua sendiri sempat mengalami puncak pada 30 Agustus 2019, dengan jumlah url mencapai 72.500.

Pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak menyebarkan hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian berbasis SARA, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial, agar situasi dan kondisi keamanan di Provinsi Papua dan Papua Barat tetap terjaga.

Kondisi memanas di Papua dan Papua Barat dipicu oleh penyerangan sekelompok orang ke asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Berdasarkan keterangan kepolisian setempat ada informasi bahwa mahasiswa tersebut menolak untuk mengibarkan bendera merah putih. Aksi penyerangan itu memicu aksi demonstrasi massa di Papua dan Papua Barat.

Pada Senin (19/8), Kominfo memutuskan melakukan throttling atau perlambatan bandwidth di wilayah Papua pada pukul 13.00 WIT. Akses internet ini sempat dipulihkan pada pukul 20:30 WIT, namun pada Rabu (21/8) Kominfo memutuskan untuk memblokir penuh internet Papua dan Papua Barat.