Rasio Sukses Startup Cuma 5%, Apa Kata Pemerintah?

Acara Gerakan Nasional 1000 Startup Digital "Ignite The Nation" resmi digelar pada Minggu (18/8) di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta. Foto: Dok. Kominfo

Rasio kesuksesan startup memang hanya 5 persen. Namun begitu, pemerintah tetap mendukung perkembangan startup di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informasi, dalam acara Gerakan Nasional 1000 Startup Digital ‘Ignite The Nation’ di Jakarta, Minggu (18/8).

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, pemerintah hendak memberikan kelonggaran regulasi bagi startup. Strategi tersebut ditujukan agar tingkat kesuksesan startup tidak semakin kecil.

“Kalau untuk startup, success rate startup kan cuma 5 persen. Kalau terlalu ketat di regulasi, bukan nambah success rate-nya, malah bisa turun,” beber Rudiantara.

Menkominfo Rudiantara (kanan). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

“Yang harus nanti diregulasi adalah yang berkaitan dengan bagaimana melindungi konsumen, memenuhi kepentingan masyarakat. Dan meregulasinya juga jangan pemerintah yang meregulasinya. Itu harus ekosistem yang meregulasinya, mengakreditasi.”

Menurut Rudiantara, pemerintah akan membebaskan para pemain di bidang startup untuk membuat aturannya sendiri. Namun, dia tetap menjamin bahwa pemerintah tetap mengatur regulasi yang sifatnya strategis. Salah satunya adalah regulasi terkait perlindungan konsumen.

“Fokusnya adalah perlindungan konsumen. Pemerintah kebijakan dan regulasinya hanya regulasi yang strategis, jangan terlalu diatur detail,” ujar Rudiantara.

Rudiantara juga mengatakan bahwa upaya pemerintah untuk tidak terlalu mengatur startup adalah untuk menjaga simpati anak muda yang notabene menjalankan startup. “Kalau diatur detail, anak muda nanti juga bilang, ‘Ah jadul’,” pungkasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Selain Rudiantara, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menganggap bahwa pemerintah masih terus belajar untuk mengikuti perkembangan startup agar dapat menetapkan regulasi yang cocok.

“Jadi dari sisi regulasi, policy itu perlu untuk diperbaiki terus. Agar orang yang memiliki ide juga dia merasa protected, tapi orang yang punya dana juga protected. Karena itu perlu seimbang,” kata Sri Mulyani dalam acara yang sama.

“Di dalam environment yang kita bicarakan tentang digital economy ini, kita semua harus mengakui, kita, bahkan pemerintah, menteri keuangan, saya, mesti harus belajar banyak. Saya ingin memahami ekosistemnya,” imbuhnya.