Pencarian populer
11 Januari 2019 10:19 WIB
0
0
Rudiantara Dukung Penerapan Pajak untuk Selebgram
Rudiantara, Menkominfo. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Kehadiran profesi selebritas media sosial (selebgram) di Tanah Air belakangan menjadi profesi yang cukup menjanjikan. Selebgram berpotensi menghasilkan banyak uang dari hasil endorsement atau promosi produk.
Melihat fenomena tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mendukung penerapan pajak penghasilan untuk para selebgram seperti artis lain yang mencari penghasilan di dunia hiburan.
Sayangnya, hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai pengenaan pajak selebgram. Namun ia mengusulkan, jika aturan ini berlaku, pengenaan pajak selebgram akan dikumpulkan di platform media sosial yang nantinya akan berperan sebagai Wajib Pajak Pungut (Wapu).
“Kita dukung kementerian keuangan bikin pajak untuk pajaknya bisa dibayar. Pajak itu kan bisa kalau misalkan PPN bisa di-collect oleh platform atas nama individu tadi artinya mereka menjadi Wapu,” ujar Rudiantara di sela acara HUT ke-9 Bukalapak di Jakarta, Kamis (10/1).
Selebgram Anya Geraldine dan Awkarin (Foto: Instagram @anyageraldine @awkarin)
Selebgram di Instagram umumnya mendapatkan pemghasilan melalui endorsement produk tertentu. Sementara kreator konten di YouTube alias YouTuber bisa mendapatkan penghasilan tidak hanya lewat endorse tetapi juga dari monetize konten videonya.
Usulan platform yang berperan sebagai Wapu ini didasari oleh penerapan yang telah dilakukan di sejumlah perusahaan teknologi yang membuka peluang bisnis untuk masyarakat, seperti Bukalapak, Tokopedia, dan GOJEK. Ketiganya mengumpulkan dan membantu mengurus pajak para mitra dan merchant-nya.
Warung Mitra Bukalapak. (Foto: Bukalapak)
Koleksi pajak di dalam platform dinilai sebagai cara untuk membantu negara dalam meraih pendapatan. Jika dibandingkan dengan pungutan pajak setiap selebgram dilakukan secara individu, tentu akan menyulitkan kedua belah pihak.
“Contoh misalnya ini Bukalapak. Bukalapak kan pelapaknya atau mitra warungnya itu membayar juga PPh, misalnya final diturunkan dari pemerintah setengah persen, nah ini kan bisa Bukalapaknya yang meng-collect atas nama (pelapaknya, sebutan untuk merchant di Bukalapak). Itu lebih efisien daripada masing-masing (bayar sendiri-sendiri),” ujar Rudiantara.
“Ini kan kita bicaranya marketplace, e-commerce, tapi juga kan ada yang GOJEK, yang bukan marketplace. Mereka juga sama, sebenarnya mereka mau memberi kontribusi memudahkan tax collection,” lanjutnya.
Meski Rudiantara menginginkan para pekerja seni di dunia maya dipungut pajak, namun ia belum tahu kapan aturan pajak selebgram ini mulai diberlakukan. Semua ini bergantung pada Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember · · ·
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2018 © PT Dynamo Media Network
Version: web: